JAKARTA, EDUNEWS.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengambil langkah drastis di bawah kepemimpinan baru Nanik Sudarti Deyang. BGN memutuskan untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar efisiensi anggaran yang dikonsolidasikan BGN pasca perombakan pimpinan. Alih-alih menambah jumlah unit pelayanan baru, BGN memilih untuk melakukan konsolidasi dan perbaikan terhadap fasilitas yang sudah ada.
Kepala BGN, Nanik Sudarti Deyang, menegaskan bahwa langkah ini merupakan prioritas untuk memastikan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap terjaga, meski anggaran dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
“Kami berharap masih bisa menurunkan lagi (anggaran). Namun tidak mengurangi sasaran. Kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Prioritaskan Kualitas, Bukan Kuantitas
Nanik mengakui bahwa pihaknya kini mengubah arah kebijakan. Jika sebelumnya BGN terkesan mengejar target angka 82 juta penerima, kini prioritas utama adalah memperbaiki standar kualitas makanan.
“Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini, ‘mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.’ Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta,” tutur Nanik.
Terkait kebijakan moratorium SPPG, Nanik menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru membangun infrastruktur baru jika belum dipastikan efisiensinya. Langkah ini dibarengi dengan audit ketat terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi. Ia menegaskan bahwa setiap dapur yang tidak memenuhi standar akan diberikan tindakan tegas.
“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, kami akan melakukan suspend,” tegasnya.
Optimasi di Wilayah 3T
Kebijakan efisiensi ini juga menyasar wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Nanik menyebut bahwa membangun dapur baru di wilayah yang populasi siswanya sedikit tidaklah rasional dari sisi anggaran.
“Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru,” jelasnya.
Langkah berani ini diharapkan menjadi “obat” bagi tata kelola BGN yang sempat mendapat sorotan publik, sekaligus memastikan bahwa program prioritas pemerintah ini lebih akuntabel, efisien, dan memiliki dampak kualitas yang terukur bagi anak-anak Indonesia. (*)
