MAKASSAR, EDUNEWS.ID- Setelah heboh anggaran baju dinas dengan bahan ternama Louis Vuitton untuk anggota DPRD Kota Tangerang, kini sorotan publik berpindah ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pasalnya, alokasi anggaran baju dinas yang akan diberikan kepada 85 anggota DPRD Sulawesi Selatan itu mencapai hampir Rp 1 miliar.
Berbagai elemen pun mulai menyoroti dan menyampaikan kritik atas alokasi anggaran tersebut di tengah situasi pandemi Covid 19 saat ini. Alasannya, saat rakyat kesulitan mencari uang untuk makan, para anggota dewan justru mendapatkan baju dinas mewah seharga miliaran.
Peneliti senior Lembaga Pemantauan Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman menyayangkan pengadaan baju dinas DPRD Sulsel mencapai Rp 1 miliar di tengah pandemi Covid-19.
“Sangat disayangkan anggaran itu tidak dimasukkan dalam refocusing penanganan Covid-19. Padahal saat ini masyarakat sedang dihadapkan dampak pandemi,” kata Herman dikutip Senin (16/8/2021).
Alumni HMI MPO Cabang Makassar ini menuturkan, anggaran pakaian dinas tersebut tidak ada urgensinya dengan penanganan pandemi. Walaupun mengenakan pakaian baru tidak ada kaitannya dengan peningkatan kinerja.
“Tentu tidak berkorelasi dengan penanganan wabah. Padahal, setiap orang Organisasi Perangkat Daerah itu anggaran diminta dipotong, sejatinya anggaran itu juga dimasukkan dalam penanganan pandemi,” pungkas dia.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir mengatakan anggaran untuk pengadaan baju dinas 85 anggota dewan mencapai Rp 935 juta.
Pengadaan baju dinas baru diajukan setelah para anggota dewan dilantik pada 2019 lalu.
“Kita baru anggaran tahun ini, karena memang dua tahun sejak anggota dewan dilantik belum dianggarkan. Tahun 2020 kemarin anggaran DPRD juga direcofusing, jadi baru tahun ini,” ujarnya.
Anggaran baju dinas mencapai hampir Rp 1 miliar itu terdiri dari tiga jenis baju, yakni Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Dinas Harian (PDS). Setiap anggota mendapatkan masing-masing tiga potong pakaian dinas.
Sesuai Pergub
Penganggaran baju dinas anggota dewan itu juga diklaim sudah mengacu pada Pergub Sulsel.
“Satu anggota kan dapat tiga baju, kalau dikalikan maka anggaran dapat segitu dengan total 85 anggota dewan. Jadi anggarannya tidak bisa lewat dari standar biaya diatur Pergub,” ungkapnya.
Jabir menilai, anggaran tersebut masih terbilang wajar karena 85 anggota mendapatkan masing-masing tiga baju dinas.
Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid menambahkan pengadaan baju dinas itu adalah hal yang wajar, kerena sudah diatur dalam aturan yang berlaku, kecuali tidak ada aturan tentu akan ditolak. (int)
