DAERAH

Misteri di Balik Musdalub Apdesi Sulsel, Siapa Inisiator Sebenarnya?

musdalub dpd apdesi sulsel di hotel almadeera makassar Selasa lalu (28/6/2022).

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel di Hotel Al Madeera Makassar menuai polemik.

Musdalub yang terselenggara Selasa lalu (28/6/2022) menetapkan Jufri Lau sebagai Ketua DPD Apdesi Sulsel dan Arfan Basmin sebagai Ketua MPO Apdesi Sulsel.

Berdasarkan pemberitaan salah satu media, Musdalub tersebut dihadiri ratusan kepala desa yang menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda), dimana Sri Rahayu Usmi ditetapkan sebagai ketua terpilih DPD Apdesi Sulsel.

Perwakilan Ketua DPP Apdesi, Ukkas, menyebut bahwa Musdalub itu ilegal dan hanya dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami tidak pernah gubris itu. Musdalub itu ilegal. Tidak ada DPP di situ. Dan seharusnya yang digunakan adalah suara DPC, bukannya suara person masing masing kepala desa,” tegasnya kepada edunews.id, Kamis (30/6/2022).

Dikonfirmasi terpisah, Arfan Basmin mengklarifikasi banyaknya pemberitaan yang menuding dirinya dan Jufri Lau sebagai inisiator Musdalub.

“Saya pertegas. Bukan saya yang inisiasi,” tandasnya.

Arfan mengatakan bahwa dirinya hanya selaku pihak yang diundang dalam Musdalub tersebut.

“Saya hanya diundang dan saya hanya menyampaikan bahwa sudah waktunya semua organisasi bersama sama memperjuangkan apa yang menjadi harapan para Kades aktif. Mau dia Apdesi, mau dia Papdesi mau dia PPDI, mau dia PABPDSI,” sambungnya.

Terkait penetapannya sebagai Ketua MPO dalam Musdalub, Arfan enggan berkomentar banyak.

“Coba tanyaki penyelenggara,” balasnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penyelenggara belum memberikan konfirmasi kepada edunews.id. Begitu pula dengan ketua terpilih dalam Musdalub, Jufri Lau.

Pelanggaran AD/ART Dalam Musda Apdesi Sulsel Sebagai Penyulut Musdalub?

Menurut pemberitaan salah satu media, Ketua Steering Committee Musdalub, Basir Suaming, menyampaikan bahwa berdasarkan AD/ART, yang berhak menjadi unsur pimpinan atau ketua adalah yang masih menjabat sebagai Kepala Desa, bukan yang non aktif atau sudah pensiun (purnabakti).

Hal ini dianggap bertentangan dengan Musda yang menetapkan Sri Rahayu Usmi (anggota purnabakti) sebagai ketua.

Basir pun menyayangkan DPP yang mengakomodir Musda tersebut. Dia bahkan mengatakan Apdesi Sulsel akan keluar dari barisan DPP dan meminta pengakuan Gubernur.

Di lain sisi, Perwakilan Ketua DPP Apdesi, Ukkas, membantah adanya pelanggaran AD/ART tersebut.

“Ini sudah sesuai pasal 11, bahwa setiap anggota biasa dan anggota istimewa (termasuk Purnama Bhakti) memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi. Adapun untuk ketua harus Kades aktif itu tidak ada aturannya,” ujarnya.

Ukkas menerangkan bahwa saat Musda berlangsung, pimpinan rapat memberikan 3 opsi kriteria Ketua DPD Apdesi Sulsel secara terbuka.

“Ada 3 opsi. Pertama kepala desa aktif, kedua kepala desa aktif dan purna, ketiga kepala desa saja. 21 DPC yang hadir memilih opsi kedua. Itupun pada saat dibuka bagi kepala desa, tidak ada yang mendaftar. Hanya ada yang purna. Irfan kan juga purna,” terangnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com