Pendidikan

PGSI Tuntut Pemerintah Selesaikan Tunjangan Sertifikasi yang belum Dibayar

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) menuntut Pemerintah segera menyelesaikan tunjangan sertifikasi bagi guru pada naungan Kementerian Agama yang hingga saat ini belum terbayar, Kemarin (12/1/2017). Mereka menyampaikan belum adanya komitmen kepala daerah di bidang pendidikan, terkait 20 persen dana APBD untuk pendidikan, inspassing dan sertifikasi yang dinilai perlu dikolaborasi lebih lanjut.

Ketua umum Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Muhammad Fatah menyampaikan persoalan guru yang sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, salah satunya terkait kesejahteraan guru swasta. Pihaknya mengatakan saat ini guru swasta yang mengajar di tingkat TK dan SD hanya mendapat gaji sebesar 100-150 ribu sementara yang ditingkat SMA/SMK mendapatkan Rp 1-1,5 juta.

Selain itu, Fatah juga menyampaiakn sulitnya mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) karena persyaratan yang memberatkan hingga menghambat, misalnya karena mengajar yang kurang dari 24 jam, rombongan belajar yang tidak mencapai 15 orang, mengajar kurang dari 24 jam.

“Persyarakatan itu memberatkan, misalnya saja rombel (romobongan belajar-red) yang minimal 15 orang ditempat kami yang terpencil sulit untuk mencari siswa belajar, belum lagi peraturan nilai Ujian Kompetensi Guru yang harus mencapai 80  ini sulit dicapai sehingga banyak guru yang sampai sekarang belum menerima TPG,” tuturnya di Gedung DPR RI.

PGSI berharap Kebijakan pemerintah tidak hanya diprioritaskan untuk guru negeri saja tapi juga guru swasta.

“Kami harap kesetaraan terhadap kami. komisi X selaku wakil rakyat bisa mengawal dan menfasilitasi agar seluruh guru mendapat perhatian tidak ada diskriminasi,” pungkasnya.

To Top