Regulasi

Kepala Desa Tolak Revisi UU Desa

 
 
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, anggota DPD RI, Akhmad Muqowam terkejut dengan komplain dan protes keras para kepala desa di dua wilayah tersebut.
Protes keras tersebut berkaitan dengan keinginan beberapa anggota DPR merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Kepala Desa Sendang Dawuhan, Kecamatan Rowosari, Kendal Bambang Utoro, wakil rakyat di Senayan tidak memahami substansi dan ruh UU Desa.
Untuk itu ia mendesak DPD RI untuk membendung keinginan revisi UU tersebut. Bahkan para kepala desa ini berencana mendatangi fraksi-fraksi di DPR untuk konfirmasi.
Hal senada juga diutarakan Rohman selaku kepala desa Sraten di Kabupaten Semarang dan Kepala Desa Reksosari, Agus Muhajir Tontowi. Para kepala desa di dua kabupaten itu segera akan membentuk tim kerja untuk merespon siapapun yang berencana merevisi UU Desa.
Mereka juga akan mencatat dengan baik nama-nama anggota DPR yang mengusulkan revisi UU tersebut. “Siapa tahu ada manfaat untuk Pemilihan Legislatif 2019 yang akan datang,” tukas Rohmat.
Menanggapi protes itu, Muqowam meminta pemerintah benar dan konsisten dalam mengimplementasikan UU Desa, mulai tataran regulasi di bawah UU, perencanaan kebijakan, perencanaan program, sampai soal anggaran desa, baik yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten.
Senator dapil Jawa Tengah ini pun sepakat dengan para kepala Ddesa, yang intinya mendesak kepada Presiden Jokowi, agar aparat pelaksana UU Desa, utamanya pada tingkatan kementerian mampu melaksanakan amanat UU Desa dan amanat presiden.
“Kasihan Pak Presiden Jokowi, sudah serius berpihak terhadap desa, tetapi tidak dibarengi keseriusan dan komitmen Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” tutur Muqowam yang juga ketua Komite I DPD RI.
Muqowam memahami sikap para kepala desa yang akan memanfaatkan momemtum Pileg 2019 sebagai momentum politik bagi keberlangsungan UU Desa. Sebagai anggota DPD RI, Muqowam akan melaporkan temuan di lapangan tersebut secara kelembagaan.

To Top