Regulasi

Menag Didesak Selesaikan Permasalahan TPG dan Inpassing

anggota Komisi VIII, Ali Taher

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Agama diminta untuk memperbaiki kebijakan perencanaan agar penyelesaian permasalahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Inpassing dijadikan sebagai prioritas.

“Kementerian Agama harus segera melakukan validasi dan verifikasi data guru yang terkait dengan pembayaran Tunjangan Profesi Guru terhutang sebafai bahan untuk pembahasan anggaran,” kata anggota Komisi VIII, Ali Taher usai Rapat Kerja dengan Menteri Agama, di Gedung DPR, Selasa (17/1/2017).

Untuk membahas permasalahan pembayaran TPG Inpasing terhutang, Komisi VIII akan mengadakan Rapat Kerja bersama Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, BPKP, dan Bapennas.

Selanjutnya, Komisi VIII bersama Kementerian Agama akan membahas secara mendaam untuk mencari solusi permaslahan sertifikasi Guru dan Inpassing pada Panja Sertifikasi Guru dan Inpasing.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan TPG dan Inpasing pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp.14.886.854.055.000. Alokasi anggaran tersebut adalah untuk guru PNS dan bukan PNS pada Madrasah dan PAI. Alokasi anggaran Tunjangan profesi tersebut telah dialokasikan untuk guru bukan PNS yang belum dan telah mendapatkan SK Inpassing.

Namun dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut, Lukman menerangkan bahwa masih terdapat kekuarangan anggaran yang belum dialokasikan, baik guru madrasah maupun guru PAI PNS dan Bukan PNS, serta yang belum dan telah inpassing.

Kekuarangan alokasi anggaran tunjangan profesi guru terdiri dari kebutuhan untuk tahun anggaran berjalan tahun 2017 dan kebutuhan anggaran sami dengan tahun 2016 yang gbelum terbayar sebesar Rp.5.494.234.415.000. yang terdiri dari tunjangan profesi guru Madrasah dan guru PAI pada sekolah umum baik yang inpassing maupun yang belum inpassing.

Menurutnya, Kementerian Agama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pencairan tunjangan profesi guru pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tingkat pusat maupun daerah.

To Top