EDUNEWS

Tolak Permendikbud PPKS, Legislator Gerindra Himmatul Aliyah : Tidak Mengedepankan Nilai Agama!

Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menolak Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021. Himmatul menilai Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi itu jauh dari nilai-nilai agama.

“Salah satu jati diri Partai Gerindra adalah religius, yakni memegang teguh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya berpandangan sejumlah pengaturan dalam Permendikbud Ristek ini tidak mengedepankan nilai-nilai agama,” kata Himmatul dalam keterangannya, Rabu (10/11/2021).

Himmatul meminta Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim merevisi Permendikbud tersebut. Revisi juga harus dilakukan agar menjadikan nilai-nilai agama sebagai rujukan.

“Saya meminta agar Mendikbud Ristek dapat merevisi Permendikbud Ristek ini agar dalam mengaturannya sejalan dengan nilai-nilai agama,” tegas Srikandi Gerindra ini

Lebih lanjut Himmatul menghargai upaya Kemendikbud Ristek menciptakan kehidupan kampus bebas dari kekerasan seksual. Dia memaparkan nilai-nilai agama menjadi dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

“Padahal, menurut UUD NRI 1945, upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, tidak lepas dari nilai-nilai agama.

“UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (3) menyebutkan secara eksplisit bahwa sistem pendidikan nasional bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia,” lanjutnya menjelaskan.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diatur juga penyelenggaraan sistem pendidikan yang menghargai nilai-nilai agama. Namun, Himmatul menyayangkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 justru mengabaikan nilai-nilai agama.

“Agama antara lain mengatur masalah seksual, termasuk melarang kekerasan seksual. Sayangnya, Permendikbud Ristek ini justru mengabaikan pendekatan agama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi,” sesal anggota DPR dapil DKI Jakarta II itu.

Baca juga:
Salim Segaf: Permendikbud PPKS Menentang Pancasila, Norma Agama, Budaya
Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Partai Gerindra itu menegaskan aktivitas seksual di lingkungan kampus tidak boleh dibiarkan. Sebab, pembiaran aktivitas seksual di lingkungan kampus merupakan pemicu kekerasan seksual.

“Adanya pembiaran terhadap aktivitas seksual di lingkungan kampus, pada akhirnya tidak hanya membuat kehidupan kampus menjadi tidak manusiawi dan tidak bermartabat, tapi juga rawan menimbulkan kekerasan seksual,” urainya.

Lingkungan kampus seharusnya bebas dari segala kegiatan seksual yang melanggar nilai-nilai agama. Tidak hanya di lingkungan kampus, segala aktivitas seksual yang melanggar nilai-nilai agama tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan jati diri dan kepribadian bangsa yang menganut Pancasila.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top