JAKARTA, EDUNEWS.ID – Koalisi Danantara Monitor menyoroti tata kelola dan transparansi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu (10/6/2026), koalisi tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan data mengenai pengelolaan aset negara senilai Rp300 triliun oleh Danantara.
Langkah ini diambil untuk mencegah potensi munculnya tekanan fiskal ganda (double fiscal pressure) di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, seperti volatilitas nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia.
Kritik Tata Kelola
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, memberikan kritik tajam terkait standar akuntabilitas yang diterapkan Danantara. Menurutnya, tata kelola Danantara saat ini belum sebaik pendahulunya, Indonesia Investment Authority (INA).
Bhima mencatat bahwa hingga saat ini Danantara belum terdaftar dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) dan belum mengadopsi Santiago Principles sebagai acuan standar transparansi global.
“Danantara belum melakukan transparansi keuangan, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar akuntabilitas yang diterapkan,” ujar Bhima.
Ia juga memperingatkan adanya risiko double fiscal exposure. Risiko ini terjadi karena dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke APBN kini dikelola oleh Danantara, namun di saat yang sama lembaga tersebut tetap menerima dukungan pendanaan dari APBN. Kondisi ini membuat eksposur keuangan negara terhadap kinerja Danantara menjadi sangat besar dari dua arah sekaligus.
Selain itu, Bhima menyoroti ketidakjelasan antara klaim investasi dan realisasinya. Meskipun Danantara telah mengumumkan berbagai nota kesepahaman dengan nilai jumbo, belum ada proyek konkret, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi perekonomian yang dipublikasikan. Hingga kini, belum tersedia daftar investasi prioritas yang dapat menjadi acuan publik untuk menilai komitmen lembaga tersebut terhadap pembangunan berkelanjutan.
Dominasi Proyek Fosil
Kritik senada datang dari Juru Kampanye Program TrendAsia, Novita Indri. Ia menyoroti keberpihakan investasi yang dilakukan oleh Danantara.
Berdasarkan data yang ada, sebagian besar dari 18 daftar proyek yang diamanatkan pemerintah kepada Danantara justru masih berhubungan dengan bisnis bahan bakar fosil.
“Dari daftar proyek tersebut, Danantara justru tidak diprioritaskan untuk mendanai proyek bersih. Sementara Indonesia akhir-akhir ini mengalami bencana iklim, yang ada di depan mata,” tegas Novita.
Koalisi Danantara Monitor berharap ke depannya Danantara tidak hanya memprioritaskan investasi pada proyek-proyek besar semata, tetapi juga lebih mengedepankan proyek-proyek yang berkelanjutan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan. (*/rls)
