Ekonomi

Revisi Pajak UKM Harus Segera Diterbitkan

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 menyangkut ketentuan pajak usaha kecil dan menengah (UKM) diharapkan bisa segera dikeluarkan. Sebab, revisi tersebut, terutama pemberian diskon pajak bagi UKM dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah dan mewujudkan keadilan pajak.

“Revisi PP mudah-mudahan segera keluar. Yang perlu dipertegas adalah untuk UKM yang masih merugi,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga mendorong adanya ketentuan yang mengatur sistem pembukuan sederhana bagi UKM sebagai pedoman pencatatan yang diterima pihak pajak.

Menurut PP Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1 persen. Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

Pemerintah memberikan insentif pajak kepada pelaku UKM melalui revisi PP 46/2013. Salah satu poin penting revisi adalah penurunan tarif PPh final menjadi 0,5 persen dengan tetap mempertahankan ambang batas pelaku UKM sebesar 4,8 miliar rupiah.

Dalam kesempatan sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan pemerintah mempunyai komitmen untuk menyelesaikan perubahan PP 46/2013.

“Kami upayakan secepatnya. Tarif 1 persen dari omset itu memang berat, kami turunkan sehingga UKM mau membayar PPh final 0,5 persen,” kata dia.

Hestu mengatakan pelaku UKM perlu membayar pajak agar tercipta kondisi yang adil bagi wajib pajak orang pribadi karyawan yang tidak ada peluang untuk tidak membayar pajak karena langsung dipotong.

Bentuk Sensitivitas

Rencana pemberian insentif pajak bagi UKM direspons positif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITATA). Pemberian insentif itu dinilai sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada UKM.

“Revisi PP 46/2013 ini menunjukkan sensitivitas Pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan pelaku UKM,” kata Direktur Eksekutif CITATA, Yustinus Prastowo.

To Top