Ekonomi

Transaksi Uang Tunai Dibatasi Rp100 Juta

 
 
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal terus didorong agar segera disahkan. Apalagi RUU ini masuk dalam prolegnas prioritas 2018.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusulkan pembatasan transaksi tunai maksimal Rp100 juta. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengusulkan batas maksimal transaksi tunai hanya Rp25 juta.
Pembahasan transaksi uang tunai pun terus dibahas oleh pemerintah, PPATK hingga Bank Indonesia (BI). Pembatasan transaksi uang tunai ini guna menghindari dan menurunkan angka kejahatan penyuapan, korupsi, money politic, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya, yang kian waktu terus membengkak.
Berdasarkan data data statistik yang dikeluarkan oleh PPATK tren korupsi, penyuapan dan kejahatan lainnya mengalami kenaikan secara signifikan. Dari 2003 hingga Januari 2018 PPATK telah menyampaikan 4.155 Hasil Analisis (HA) kepada penyidik.
Dimana 1.958 HA berindikasi tindak pidana korupsi dan 113 HA berindikasi tindak pidana penyuapan. Keduanya bermodus menggunakan uang tunai dalam bentuk Rupiah, uang tunai dalam bentuk mata uang asing dan cek perjalanan.
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan, modus transaksi tunai menyulitkan upaya pentrasiran atau pelacakan asal usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (beneficiary).
“Masih segar dalam ingatan kita bagaimana operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar oleh penegak hukum, hampir seluruhnya melibatkan uang tunai dalam kejahatan yang dilakukan.” ujar dia di Gedung PPATK, Selasa (17/4/2018).
Dia menyebutkan, sudah banyak negara yang menerapkan pembatasan uang tunai yakni Meksiko, Perancis, Belgia, Armenia, Amerika Serikat, Bulgaria, Ukraina, dan Brazil.
Langkah pembatasan transaksi tunai, dinilainya dapat mempersempit ruang gerak pelaku melakukan tindak pidana. “Lebih dari itu, upaya yang dilakukan ini agar korupsi, penyuapan dan tindak pidana lainnya dapat dicegah lebih dini” jelasnya.
Kiagus menyatakan, pembatasan transaksi tunai juga akan mengurangi pilihan masyarakat dan mendorong penyelesaian transaksi melalui perbankan. Kebijakan yang ada berimplikasi pada perekonomian dalam beberapa aspek seperti meningkatnya jumlah dan aliran uang masuk ke sistem perbankan.
“Sebagai akibatnya supply dana yang dapat disalurkan dan digunakan oleh perbankan baik untuk aktivitas di pasar keuangan maupun sektor riil akan lebih banyak. Kegiatan ini di satu sisi dapat meningkatkan aktivitas perekonomian serta meningkatkan kecepatan peredaran uang (velocity of money),” paparnya
Pada sisi lain, kata dia, penghematan pencetakan uang, baik kertas maupun logam yang dapat dilakukan dari pembatasan transaksi tunai cukup signifikan. Rata-rata kenaikan pesanan cetak setiap tahunnya sebesar 710 juta bilyet atau 20,2%, dengan biaya pengadaan rata-rata mengalami kenaikan ratusan miliar per tahunnya.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan, dalam penerapan kebijakan ini harus berlaku pada semua sektor, tanpa pengecualian.
“Harusnya secara umum kalau sudah pembatasan, ya tidak ada pembatasan (penerapan). Artinya harusnya semua harus ikut pembatasan transaksi tunai,” ujarnya saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Dia mengakui, aturan ini masih dalam tahap diskusi dengan stakeholder terkait, sehingga masih akan ada perubahan. Kendati demikian, menurutnya lebih baik tidak ada pengecualian. “Tetapi lebih baik tidak ada yang diberikan pengecualian,” tegasnya.
BI menyatakan eksekusi dari rencana pembatasan transaksi tunai masih terus dipertimbangkan. Pasalnya, pembatasan yang terlalu ketat bisa berdampak negatif pada perekonomian.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono mengatakan, pembatasan uang kartal tidak masalah bila tak dilakukan secara berlebihan. Sebab, akan berpotensi mematikan kegiatan ekonomi. Transaksi di pedesaan hingga saat ini mayoritas masih dalam tunai. Terlebih, masyarakat pedesaan masih minim dalam akses perbankan.
“Sepanjang tidak batasi akses masyarakat kepada uang tidak apa kalau terlalu restriktif perlu dipikirkan juga kasus di India yang dampaknya signifikan ke ekonomi,” kata Erwin di Gedung BI, Kamis (19/4/2018).

To Top