Hukum

Kasus Standard Chartered, KPK Dalami Kemungkinan Tindak Pidana Korupsi

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah Indonesia mesti menjadikan keputusan Otoritas Moneter Singapura (MAS) sebagai alat bukti untuk membekukan dana milik warga negara Indonesia sebesar 1,4 miliar dollar AS atau sekitar 19 triliun rupiah yang ditransfer dari Guernsey, Inggris, ke Singapura melalui Standard Chartered Bank (Stanchart).

Sebab terkait dengan transfer jumbo yang mencurigakan itu, MAS menyatakan bahwa Standard Chartered Bank Singapura (SCBS) dan Standard Chartered Trust Singapura (SCTS) melanggar aturan pencucian uang dan pendanaan terkait aksi terorisme.

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan keputusan MAS menjatuhkan sanksi denda kepada Stanchart karena melanggar aturan pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan bukti awal bagi pemerintah Indonesia untuk mengusut sumber dana warga Indonesia yang disimpan di bank tersebut.

“Denda yang dijatuhkan MAS kepada Stanchart adalah bukti awal. Selanjutnya, setelah diketahui profil nasabah yang mengalihkan dananya dari Inggris ke Singapura itu, pemerintah bisa membekukannya jika terindikasi sebagai tindak pencucian uang,” kata dia, Senin (19/3/2018).

Terkait dengan kemungkinan tindak pidana korupsi dalam pencucian uang itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan segala informasi terkait tindakan yang terindikasi masalah korupsi, suap, dan lainnya akan menjadi pertimbangan pihaknya untuk mendalaminya.

Hal ini bertujuan agar KPK bisa mengungkap dan menyimpulkan bahwa ada pihak yang terduga melakukan kesalahan pada kasus tersebut. “Termasuk informasi tersebut kita akan dalami,” kata dia.

Febri menambahkan, seperti biasanya, jika KPK mendapatkan informasi maka penyidik nantinya selain mendalami juga akan mencari bukti tambahan yang akhirnya dapat memperkuat sehingga dapat memberikan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada kasus tersebut.

Ketika ditanya apakah KPK telah mendapat informasi terkait pencucian uang yang melibatkan sejumlah warga negara Indonesia nasabah Stanchart itu, Febri menyatakan bahwa dirinya belum mengecek ke bagian pelaporan informasi tindakan suap dan korupsi.

“Untuk ini, kami sangat mengharapkan peran serta aktif dari masyarakat untuk dapat memberikan infomasi terkait hal-hal seperti ini sehingga kami dapat membongkar kasus tersebut,” tukas dia.

To Top