Nasional

Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes, Menteri PPPA : Alarm bagi Pemda hingga Orang Tua

Menteri PPPA Bintang Puspayoga

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Menteri PPPA Bintang Puspayoga menegaskan kasus kekerasan seksual yang terus berulang di pondok pesantren harus menjadi alarm bagi pemda, pengelola, pemilik pondok pesantren, masyarakat, serta orang tua agar melakukan pengawasan ketat.

“Jangan lagi ada tenaga pendidik yang membuat anak menjadi terluka fisik dan mentalnya karena mendapat perlakuan kekerasan. Semua lembaga pendidikan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak didiknya, memenuhi hak anak untuk mendapatkan proses belajar yang aman dan nyaman,” kata Bintang, Selasa (28/6) seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap enam santri di pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur.

Pihaknya sangat menyesalkan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap enam santri yang diduga dilakukan F, seorang pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi.

Oleh karena itu, sambungnya, Kementerian PPPA mendorong aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas dengan segera menangkap pelaku serta menjatuhkan sanksi pidana maksimal.

Bintang juga berharap tidak ada stigma negatif dari masyarakat terhadap para korban dan korban diberikan dukungan terkait pemulihan traumanya sehingga dapat segera kembali ke tengah masyarakat, bergaul dengan sesama temannya dan bersekolah.

Sebagai informasi, kasus ini terungkap setelah salah satu orang tua melaporkan pengasuh ponpes ke Polres Banyuwangi.

Dari keterangan para saksi dan hasil bukti visum, terungkap dari enam korban, lima di antaranya korban pencabulan dan satu perempuan korban persetubuhan.

Lima korban pencabulan itu adalah empat perempuan dan satu laki-laki.

Kasus ini telah masuk tahap penyidikan namun terlapor F belum ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi masih akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor pada Selasa (28/6).

“Kementerian PPPA mendorong aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi hukuman kepada pelaku berdasarkan UU yang berlaku. Penegakan hukum sangat perlu agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan siapapun sehingga kasus serupa tidak berulang,” kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar.

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com