JAKARTA, EDUNEWS.ID – Upaya pemerintah dalam menyiapkan alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg melalui Compressed Natural Gas (CNG) dan Dimethyl Ether (DME) batubara dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan subsidi energi Indonesia. Laporan terbaru Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) bertajuk “Solving Indonesia’s LPG subsidy challenge requires induction, not swapping fuels” memperingatkan bahwa langkah tersebut justru berisiko menciptakan kebutuhan subsidi baru yang lebih besar, alih-alih mengurangi beban fiskal.
IEEFA menegaskan bahwa mengganti LPG dengan bahan bakar lain tidak secara otomatis mengurangi beban subsidi negara. Selama biaya penyediaan CNG dan DME masih lebih tinggi daripada LPG, beban subsidi hanya akan berpindah dari satu komoditas ke komoditas lain. Dari seluruh opsi yang dianalisis, kompor induksi dinilai sebagai pilihan paling ekonomis karena memanfaatkan jaringan listrik yang sudah tersedia tanpa harus membangun rantai pasok bahan bakar baru.
Risiko Investasi Tinggi dan Keterbatasan Pasokan
Energy Finance Specialist IEEFA, Randi Bachtiar, menjelaskan bahwa pengembangan CNG membutuhkan investasi besar untuk fasilitas kompresi, tabung bertekanan tinggi, jaringan distribusi, hingga perangkat konversi dan sistem pengaman kompor. Selain itu, Indonesia menghadapi keterbatasan pasokan gas domestik dengan penurunan produksi sekitar 4% setiap tahun, sementara kebutuhan industri dan pembangkit terus meningkat.
Analisis IEEFA juga menunjukkan adanya celah antara klaim pemerintah dan realita di lapangan. Mereka menemukan, biaya CNG bagi rumah tangga hanya memberikan penghematan sekitar 19,6% dibanding biaya ekonomi LPG, jauh di bawah klaim pemerintah sebesar 30%-40%.
Selain itu, Gas Bumi Tertentu (HGBT) semakin sulit diperoleh karena volume terbatas dan diprioritaskan untuk sektor industri. Temuan lain, penyedia CNG berpotensi harus menggunakan LNG hasil regasifikasi dengan harga pasar, sehingga biaya CNG bisa melampaui biaya ekonomi LPG.
“Kemungkinan besar tidak ada surplus pasokan gas yang tersedia untuk program memasak nasional. Sebab setiap unit gas yang dialokasikan untuk rumah tangga akan mengorbankan sektor lain atau menyebabkan peningkatan impor LNG. Artinya program CNG untuk rumah tangga justru akan meningkatkan biaya,” tegas Randi, dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).
Beban Subsidi DME yang Masif
Dalam laporannya, IEEFA menyoroti beban subsidi yang sangat besar jika pemerintah memaksakan penggunaan DME. Penggunaan DME diperkirakan membutuhkan subsidi sekitar Rp22.730 per kg setara LPG, atau 2,3 kali lipat lebih besar dibanding subsidi LPG saat ini yang sebesar Rp10.000 per kg.
Jika menggunakan angka konsumsi LPG tahun 2025 sebesar 9,24 juta ton, maka konversi LPG ke DME akan membutuhkan Rp194 triliun dalam bentuk subsidi tahunan. Angka ini lebih dari dua kali lipat subsidi LPG tahun 2025 (Rp87 triliun) dan hampir menyamai total subsidi dan kompensasi listrik yang dibayarkan pemerintah kepada PLN pada tahun yang sama sebesar Rp200 triliun.
Selain itu, investor asing seperti Air Products dilaporkan telah menarik diri dari proyek DME karena dinilai tidak layak secara ekonomi. Saat ini, enam proyek DME di Sumatera dan Kalimantan berada di bawah supervisi Danantara.
“Dengan skema pendanaan baru melalui badan usaha dalam negeri di bawah struktur Danantara, risiko kerugian dinilai hanya akan berpindah dari investor asing kepada negara,” tambah Randi.
Kompor Induksi sebagai Solusi
Berbeda dengan CNG maupun DME, kompor induksi dinilai sebagai solusi paling efisien. Apabila sekitar 42 juta rumah tangga penerima subsidi LPG dikonversi ke kompor induksi, pemerintah membutuhkan investasi awal sekitar Rp105 triliun untuk paket kompor.
Investasi tersebut diproyeksikan dapat kembali dalam waktu sekitar 1,7 tahun melalui penghematan subsidi LPG, dengan potensi penghematan fiskal mencapai hampir Rp200 triliun dalam lima tahun. Selain itu, transisi ke kompor induksi akan mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang menghabiskan devisa sekitar Rp130-140 triliun setiap tahun dan membebani APBN akibat pelemahan nilai tukar rupiah serta fluktuasi harga energi global.
Pentingnya Reformasi Penyaluran Subsidi
Randi Bachtiar menekankan bahwa reformasi subsidi tidak boleh hanya berfokus pada penggantian jenis bahan bakar, tetapi pada perbaikan mekanisme penyaluran agar tepat sasaran.
“Daripada memilih bahan bakar pengganti terlebih dahulu dan menghitung biayanya kemudian, Indonesia perlu memprioritaskan reformasi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Alternatif energi juga harus dipilih berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkannya. Kompor induksi menawarkan manfaat paling besar dibandingkan CNG maupun DME karena mampu menekan beban subsidi, mengurangi ketergantungan pada impor LPG, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang,” pungkas Randi. (*)
