MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Lembaga Riset Public Policy Network (Polinet) dorong PT Pelindo Regional IV untuk turut andil dalam kisruh Depo Pertamina Makassar. Pasalnya Depo Pertamina menyewa lahan Pelindo untuk beroperasi.
“Dari riset yang kami lakukan, lokasi Depo Pertamina Makassar berada di lahan sewa milik PT Pelindo. Sehingga dalam rekomendasi kebijakan yang kami usulkan, pemindahan lokasi depo ini tentu harus dengan koordinasi berbagai pihak termasuk Pelindo,” ucap salah satu Peneliti Polinet, Naylawati Bachtiar ke edunews.id, Jumat (14/6/2024).
Selain Pelindo, Polinet juga meminta Pemkot Makassar, Polrestabes Makassar, hingga lembaga pengawasan terkait (Ombudsman RI dan Komisi Informasi Publik) untuk hadir memberi solusi sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Semua lembaga tadi juga diminta untuk mengambil langkah-langkah antisipasi demi menyelamatkan warga Ujung Tanah dari ancaman bahaya keberadaan Depo Pertamina.
“Temuan kami, jarak antara Depo Pertamina dengan perumahan warga sangat dekat. Ini tidak sesuai dengan standar jarak yang ditentukan oleh API dan NFPA. Sehingga hal ini tentu juga berkaitan dengan kondisi lahan peruntukkan yang disewakan oleh Pelindo, termasuk soal safety zone yang semestinya sudah dibahas diantara Pelindo dan Pertamina,” tambahnya.
Untuk itu, Nayla mendorong agar Pelindo turut hadir memberi solusi atas nama kemanusiaan dan keselamatan warga. Sementara itu, Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi, Taufiq Kurniawan mengatakan lahan TBBM Pertamina Makassar di Kecamatan Ujung Tanah Berada di lahan sewa milik PT Pelindo.
“Nah, di lahan sewa tersebut kita tentunya pada saat melakukan penyewaan sudah termasuk area buffer zone. Di area buffer zone tersebut kita kurang berkompeten apabila di area tersebut disewakan lagi kepada warga atau dialihgunakan kepada yang lainnya, seperti ada pemadam kebakaran di situ karena statusnya milik lahan Pelindo dan kita hanya sewa,”terangnya, sekitar Maret 2023 lalu.
Namun jika dilihat dari udara, lanjut Taufik, area yang berbahaya itu ada disisi selatan. “Di sisi selatan ini ada tangki timbun kita, yang tidak berbatasan dengan apapun atau pemukiman warga karena di seberangnya ada pemadamkebakaran, dan ujung jalan Tol Soekarno Hatta dan kawasan sebagian Pelabuhan Peti Kemas,” lanjutnya.
Sementara di sisi timur berbatasan dengan kelurahan Tamalaba yang dipisahkan dengan jalan yang cukup lebar. “Apalagi di sisi timur tidak ada area berbahaya karena disitu hanya ada filing set pengisian,” pungkas Taufik.
“Kalo soal mengacu zona aman itu kita sudah sangat aman karena jaraknya itu melebihi dari yang ditentukan national fire protection american standard itu 30 meter, itu jaraknya kita sudah sangat aman karena itu sudah lebih dari 300 meter,” akunya.
Foto: Demo warga Ujung Tanah di Balai Kota Makassar. (M. Dirga Rizkiansyah/edunews.id)
Olehnya, ia menghimbau masyarakat tidak panik karena di Pertamina dengan situasi yang ada itu tetap melatih warga dengan tabung safety.
“Setiap tahun kita rutin lakukan pelatihan tabung safety, apalagi warga Tamalabba dan Pattingalloang itu 50 persen adalah karyawan yang bekerja di kita sehingga sudah jauh lebih terlatih secara safety,” beber Taufik.
Warga Seruduk Balai Kota Makassar, Sebut Pertamina Ancam Keselamatan
Warga resah karena beberapa waktu lalu menerima surat imbauan pengosongan 48 lapak dari pihak Pemkot Makassar atas permintaan pengelola Depo, PT Pertamina dan Pabrik Terigu PT Eastern Pearl Flour Mills. Hal ini yang membuat Aliansi Masyarakat Ujung Tanah Bersatu melakukan demonstrasi hingga pendudukan di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kamis lalu, 6 Juni 2024.
“Padahal Pertamina yang selama ini mengancam kami, kehidupan anak-anak kami, warga-warga kami. Pertamina mengancam lewat polusi yang dikeluarkan dari kendaraan Pertamina, dari pengisian gas dan bensin dan beberapa insiden itu sudah memakan korban,” tutur Lukman Hakim.
Warga Kecamatan Ujung Tanah minta Pabrik Terigu dan Depo Pertamina di Jalan Hatta, untuk direlokasi. Warga menilai keberadaan Depo Pertamina Makassar dan Pabrik Terigu mengancam kehidupan masyarakat setempat.
“Kami yang meminta yang harus direlokasi itu adalah (Depo) Pertamina dan Pabrik Terigu, (karena) mengancam keselamatan warga. Jadi, dibalik, bukan warga yang mengancam keselamatan Pertamina,” kata Lukman.
