JAKARTA, EDUNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, angkat bicara terkait kebijakan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai langkah ini merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi sekaligus menata ulang model distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Charles menyambut baik langkah pimpinan baru BGN yang kini lebih memprioritaskan kualitas program dibandingkan sekadar ekspansi atau penambahan jumlah dapur.
“Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan Makanan Bergizi (MBG) dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” ujar Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Efisiensi dan Kedekatan dengan Penerima Manfaat
Menurut Charles, dapur yang dikelola langsung oleh sekolah memiliki keunggulan yang jauh lebih strategis karena posisinya yang sangat dekat dengan penerima manfaat. Ia meyakini model ini mampu meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus membuat pengawasan kualitas makanan menjadi jauh lebih optimal.
“Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa konsep dapur sekolah sangat selaras dengan tujuan utama program sebagai intervensi perbaikan gizi. Dengan keterlibatan sekolah, pengawasan terhadap kualitas menu hingga edukasi gizi dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” tegas Charles.
Ia pun menyebut langkah menahan ekspansi di tengah tekanan keuangan negara adalah pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab.
Strategi Efisiensi Anggaran BGN
Kebijakan moratorium yang diambil BGN sejalan dengan upaya efisiensi anggaran pemerintah. Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa anggaran program MBG tahun 2026 telah mengalami penyesuaian, yakni dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Nanik menegaskan, meski anggaran dipangkas, pihaknya tetap mengupayakan agar sasaran penerima manfaat tidak berkurang. Strategi yang diambil BGN meliputi refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran, moratorium pembangunan dapur di titik-titik baru, hingga pembenahan dapur yang sudah beroperasi serta peningkatan kapasitas SDM. BGN juga berkomitmen memastikan layanan MBG di wilayah terpencil tetap berjalan optimal tanpa harus menambah beban keuangan negara.
“Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru,” pungkas Nanik. (*)
