KENDARI, EDUNEWS.ID – Momentum aksi unjuk rasa 4 November mengundang reaksi sejumlah organisasi mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Di Kendari, sejumlah kader HMI-MPO gelar aksi jalan kaki puluhan kilometer. Massa HMI-MPO menyuarakan aspirasinya di DPRD Provinsi Sultra (4/11/2016).
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi HMI-MPO, Hasruddin Jaya mengatakan aksi jalan kaki ini merupakan bentuk protes atas sikap sebagian besar umat Islam yang bungkam soal isu penistaan agama.
Meski demikian, ungkap Hasruddin, HMI-MPO tidak terjebak oleh pandangan mayoritas soal kasus Ahok.
“Kami turut andil untuk merespon situasi sosial politik di Indonesia. Kami pandang,
isu penistaan agama oleh Ahok merembes pada situasi politik nasional yang berdampak pada perhelatan politik lokal,” tambah Hasruddin Jaya.
Pendapat senada diungkapkan Sekretaris Umum HMI-MPO Cabang Kendari, Alialudin Hamzah, ia khawatir momentum 4 November tidak hanya sekedar isu agama. Lebih dari itu, akan berdampak pada penggiringan opini yang bisa memecah belah keutuhan NKRI.
“Terbukti dengan pemberitaan media massa yang menyeret elit politik nasional yang justeru telah mengesampingkan isu agama. Oleh itu, kami menginginkan Polda dan DPRD Sultra untuk lakukan deteksi dini dan evaluasi sehubungan dengan perhelatan pilkada dan pilwalivdi Sultra,” tuntut Alialudin.
Dalam tuntutannya, HMI-MPO menyampaikan beberapa hal. Pertama, tangkap dan adili penista agama. Kedua, serukan toleransi beragama demi keutuhan NKRI. Ketiga, mendesak Polda Sultra lakukan deteksi dini radikalisasi terkait pilkada/pilwali. Keempat, mendesak DPRD Sultra untuk mengevaluasi potensi radikalisme sehubungan perhelatan pilkada dan pilwali di Sultra.
Sesampainya di DPRD Sultra, massa aksi diterima Wakil Ketua DPRD Sultra, Amiruddin Nurdin.
“Tuntutan teman-teman HMI-MPO telah kami terima dan tembuskan ke pusat,” ungkap politisi Golkar ini.
Tak hanya itu, HMI-MPO juga mendesak DPRD untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal evaluasi potensi radikalisme di perhelatan pilkada dan pilwali di Sultra. Permintaan ini ditanggapi pihak DPRD Sultra melalui surat No. 165/594 Perihal Tindak Lanjut Aspirasi.
“Kita akan undang HMI-MPO secara kelembagaan pada RDP nanti,” tutup Amiruddin.
