Nasional

Gubernur Papua Minta Freeport Selesaikan Tunggakan Pajaknya

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe

JAYAPURA, EDUNEWS.ID – Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan.

“Pengadilan pajak Indonesia pada tanggal 17 Januari 2017 telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia berkaitan pajak air permukaan dan wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya sebesar kurang lebih Rp. 3,5 Triliun kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Itu harus segera diselesaikan,” tegas Lukas Enembe pada konferensi pers, Jum’at (27/1/2017) di Hotel Pullman, Jakarta.

Menanggapi hasil keputusan Pengadilan Pajak Indonesia, Enembe menjelaskan bahwa munculnya gugatan pajak oleh PT Freeport Indonesia dikarenakan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT Freeport Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didalam hasil auditnya.

“BPK dalam hasil auditnya mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PT Freeport Indonesia terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015. Kami sebagai pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat ke pada PT Freeport Indonesia untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud. PT Freeport Indonesia menolak untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dan melakukan gugatan ke pengadilan pajak Indonesia. Puji Tuhan gugatan tersebut ditolak,” sambung Enembe.

PT Freeport Indonesia, menurut Enembe, menggunakan acuan pembayaran pajak penggunaan air permukaan sebesar Rp 10/m3/detik sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1990, sementara pemerintah daerah Papua mengacau pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penggunaan air permukaan dikenai pajak sebesar Rp 120/m3/detik.

Perbedaan inilah yang menjadi tagihan pajak yang belom dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia. Gubernur sangat bersyukur bahwa gugatan tersebut di tolak, karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat rakyat Papua sebagai pemilik tanah yang diberkati ini.

“Perjuangan untuk mendapatkan dana sebesar ini bukan perkara mudah, karena kami berhadapan dengan perusahaan besar, PT. Freeport Indonesia yang semua orang sudah tahu. Hanya karena ini berkaitan dengan hak yang memang sudah seharusnya menjadi milik rakyat Papua maka kami perjuangkan sekuat dan semampu kami,” tutup Lukas Enembe.

To Top