Nasional

Pemerintah Diminta Ciptakan Lebih Banyak Lapangan Kerja

 
 
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah diminta terus menambah lapangan kerja di Tanah Air guna menekan angka pengangguran yang kini mencapai lebih dari tujuh juta orang. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pekerja Indonesia mampu bersaing di dalam maupun luar negeri.
Kedua kebijakan tersebut dinilai bisa meredam polemik dan silang pendapat persoalan tenaga kerja, terkait dengan anggapan membanjirnya tenaga kerja asing (TKA), dan banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Peneliti Indef, Abdul Manap Pulungan, mengatakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sebanyak sembilan juta orang itu memang sudah memprihatinkan. Apalagi, mayoritas mereka bekerja pada sektor kasar atau tidak membutuhkan skill tinggi.
Jutaan TKI di mancanegara tersebut juga menimbulkan kecemasan jika sewaktu- waktu dideportasi. “TKI itu sebenarnya bukan hanya menyasar sektor kasar, tapi juga profesional. Tapi, kebanyakan berada di sektor tidak prioritas di negara lain. Bahkan, rata-rata mereka menjadi pembantu rumah tangga,” ungkap Manap, di Jakarta, Ahad (29/4/2018).
Menurut Manap, terlepas dari kemungkinan aksi balasan dari negara-negara pemberi kerja karena tenaga kerja mereka ditolak bekerja di Indonesia, sudah semestinya negara membuka lapangan kerja seluas- luasnya di dalam negeri.
“Jangan sampai kita memberi kesempatan kerja untuk TKA, tapi di sisi lain TKI harus ‘mengemis’ pekerjaan di negara orang lain. Untuk tenaga kasar semestinya tidak harus diimpor dari negara lain,” jelas dia.
Manap menambahkan, TKA di Indonesia biasanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan investasi asing ke dalam negeri. “Karena memang ada persyaratan kontrak dari awal. PMA (Penanaman Modal Asing) itu bisa masuk dan mau masuk, syaratnya kalau sebagian tenaga kerjanya dari negara asing itu,” papar dia.
Selain itu, lanjut Manap, alasan pemerintah mempekerjakan TKA antara lain karena fakta bahwa mayoritas pekerja buruh di Indonesia berpendidikan rendah. “Kita tidak bisa bersaing karena 60 persen buruh ini lulusan SMP,” ucap dia.
Guna mengurangi kebergantungan pada TKA, imbuh dia, maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia, salah satunya dengan memanfaatkan Dana Kompensasi Penggunaan TKA.
“Tiap tahun, kita punya dana kompensasi 1,4 triliun rupiah. Ini digunakan untuk apa? Dana kompensasi bisa digunakan untuk upgrading skills,” ujar Manap.

To Top