Politik

KPU : Capres Pajawat Harus Cuti Jika Mau Berkampanye

 
 
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan, calon presiden (capres) pejawat harus cuti jika akan melakukan kampanye untuk Pilpres 2019. Aturan ini sudah tertuang dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) Kampanye Pemilu 2019.
“Ya cuti (capres pejawat). Rancangan PKPU sudah selesai. Namun, konsultasinya (rancangan PKPU) baru dilakukan siang ini,” ujar Arief ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).
Pada pukul 13.00 WIB, KPU dijadwalkan melakukan konsultasi dengan DPR terkait empat PKPU. Empat PKPU tersebut yakni PKPU kampanye Pemilu 2019, PKPU dana kampanye Pemilu 2019, PKPU pencalonan legislatif dan PKPU pencalonan presiden.
Adapun, aturan kampanye capres pejawat masuk dalam PKPU kampanye Pemilu 2019. Menurut Arief, cuti bagi capres pejawat boleh diajukan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kampanye.
“Yang penting cutinya itu diberitahukan kepada KPU satu hari sebelum hari pelaksanaan kampanye. Dalam rancangan PKPU kami begitu ya,” ungkap Arief.
Dia menambahkan, ada perbedaan mendasar dalam cuti pejawat dalam kampanye pilkada dan pilpres. Dalam pilkada, cuti bagi pejawat dilakukan selama masa kampanye. “Sementara itu, cuti untuk pejawat dalam pilpres dan pileg dilakukan saat akan melaksanakan kampanye,” tegas Arief.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengkritisi keberadaan rancangan PKPU Kampanye Pemilu 2019 yang tidak secara tegas mengatur tentang cuti bagi calon presiden (capres) pejawat. Menurutnya, PKPU untuk kampanye Pemilu 2014 lalu lebih tegas mengatur perihal cuti kampanye bagi presiden pejawat.
“Dalam rancangan PKPU kampanye Pemilu 2019 yang saya baca, tidak secara eksplisit disebutkan bahwa pejawat diwajibkan cuti. Padahal menurut UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dalam pasal 281 maupun pasal 305 mewajibkan pejawat untuk cuti,” tegas Titi ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).
Titi melanjutkan, UU Pemilu juga menyebutkan bahwa cuti kampanye bagi pejawat memiliki ketentuan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Karenanya, dalam konteks UU Pemilu, kampanye bagi presiden memiliki dua pengertian, yakni berkampanye bagi pihak lain (parpol, caleg) dan berkampanye bagi diri sendiri sebagai capres.
“Sebab,memang di situ disebutkan dia (presiden) boleh berkampanye atau kalau dia maju sebagai capres, misalnya Pak Jokowi, maju kembali, maka dia harus melakukan cuti,” kata Titi.
Karena itu, pihaknya menilai KPU perlu menegaskan secara langsung aturan cuti kampanye bagi capres pejawat di dalam PKPU. Berkaca kepada kondisi Pemilu 2009 lalu, tidak secara tegas diatur kampanye oleh presiden pada hari libur.

To Top