JAKARTA, EDUNEWS.ID – Hubungan politik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) kian mesra. Namun hal tersebut justru menimbulkan polemik ditengah masyarakat Indonesia.
Diantaranya adalah isu komunisme Cina Raya, Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina ilegal yang menurut data imigrasi mencapai 1,3 juta orang, proyek reklamasi, serta Cina yang menjadi penyuplai narkoba terbesar ke Indonesia.
“Permasalahan yang kita hadapi dalam sistem perpolitikan Indonesia adalah bagaimana cara untuk membangun format politik Indonesia. Format politik yang disusun atas dasar bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi,” ujar Suaib Didu dalam diskusi publik yang digelar Qomando Masyarakat Tertindas (Qomat) yang mengangkat tema ‘Ancaman Komunisme Cina Raya dan Bahaya Politik Kartel Keturunan : Fakta atau Ilusi?” Kamis (5/1/2017).
Suaib melanjutkan, kartel politik yang terjadi di kancah perpolitikan Indonesia hanya melemahkan semangat demokrasi, melemahnya sistem kontrol, serta disorientasi kenegaraan dan kesenjangan sosial antara elit politik dan rakyat.
“Kartel politik sangat bertentangan dengan semangat reformasi yang merupakan demokrasi bebas nilai. Ekonomi Indonesia juga dikuasai oleh segelintir orang dan itu jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” paparnya.
Suaib menilai perlu ada perhatian khusus dalam menyikapi dan meluruskan tentang penguasaan ekonomi dan sumber kekayaan oleh pihak asing dan perseorangan.
Disadari atau tidak, ancaman komunisme Cina Raya dan bahaya politik kartel keturunan harus diwaspadai bersama demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
