Nasional

Soal Wacana Penundaan Pemilu, Begini Kata Menko Polhukam Mahfud MD

Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Pemerintah memberikan jawaban terbaru soal wacana penundaan pemilu. Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah tetap fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu 2024.

“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silahkanlah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Mahfud Md saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Jawa Timur,Ahad (20/3/2022), dikutip dari detik, Senin 21 Maret 2022.

Mahfud lalu menjelaskan soal beredarnya undangan acara yang berisi agenda soal pembahasan pemunduran pemilu yang rencananya dilakukan di Balikpapan, Senin (21/3). Pada acara itu turut mengundang KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan.

Mahfud mengatakan agenda tersebut dibatalkan. Acara itu batal lantaran itu memunculkan isu liar bahwa Kemenko Polhukam mengagendakan wacana penundaan pemilu.

“Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu,” katanya.

“Ya, itu kita batalkan, karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap,” sambung dia.

Mahfud kemudian menilai wacana terkait penundaan pemilu yang muncul di parpol, DPR, LSM dan ormas merupakan hal lumrah untuk dilakukan.

“Bahwa Partai Politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” lanjut Mahfud.

Selain itu, Mahfud menyebut kondisi demokrasi saat ini yang berbeda dengan rezim Orde Baru. Menurutnya, kondisi demokrasi kini membebaskan masyarakat dalam memberikan pendapat.

Baca Juga :   Menkeu Sri Mulyani Bongkar Asal Uang yang Dipakai Jokowi Bagi-bagi Banpres

“Ini negara Demokrasi, dulu jaman orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dulu semua ditegur. Sekarang bicaralah,” tegas Mahfud.

sumber : detik

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kerjasama dan Mitra silakan menghubungi 085171117123

ALAMAT

  • Branch Office : Gedung Graha Pena Lt 5 – Regus – 520 Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Pampang, Makassar Sulawesi Selatan 90234
  • Head Office : Plaza Aminta Lt 5 – Blackvox – 504 Jl. TB Simatupang Kav. 10 RT.6/14 Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310. Telepon : 0411 366 2154 – 0851-71117-123

 

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com