JAKARTA, EDUNEWS.ID – Organisasi Petani Kelapa Sawit Produktif Indonesia (PKSPI) secara resmi mengajukan desakan kepada Kementerian Pertanian agar segera menyusun regulasi terkait mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit secara nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan strategis antara delegasi PKSPI dengan Kementerian Pertanian pada Jumat (17/7/2026).
Rombongan PKSPI yang dipimpin oleh Ketua Umum H. Nasarudin, SH., MH., diterima langsung oleh Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Dr. Iim Mucharam, S.P., M.P.
Akhiri Ketidakpastian Harga
PKSPI menegaskan bahwa disparitas harga TBS di berbagai daerah saat ini sudah dalam level yang mengkhawatirkan. Perbedaan harga yang mencolok ini dinilai menciptakan ketidakpastian usaha yang berimbas langsung pada penurunan pendapatan petani sawit rakyat.
Ketua Umum PKSPI, H. Nasarudin, SH., MH., menyampaikan, bahwa sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki kebijakan nasional yang menjadi acuan tunggal dalam penetapan harga TBS.
“Regulasi ini adalah kebutuhan mendesak untuk menghadirkan sistem harga yang adil, transparan, dan memberikan pelindungan konkret terhadap petani sawit rakyat di seluruh tanah air,” tegas Nasarudin pada Jumat (17/7/2026).
Bukan Sekadar Urusan Petani
Lebih jauh, PKSPI memandang isu regulasi harga TBS bukan semata-mata soal kesejahteraan petani, melainkan instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Industri kelapa sawit adalah tulang punggung devisa negara dan motor penggerak ekonomi daerah yang menghidupi jutaan keluarga.
Menurut analisis PKSPI yang disampaikan pada Jumat (17/7/2026), mekanisme harga yang seragam dan berkeadilan akan menekan kesenjangan antarwilayah tanpa harus mematikan iklim investasi industri. Dengan adanya regulasi yang jelas, petani mendapatkan kepastian usaha, sementara industri tetap bisa beroperasi dalam ekosistem yang sehat.
Dorong Sinergi Lintas Sektoral
Melalui pertemuan tersebut, PKSPI menantang Kementerian Pertanian untuk segera menginisiasi penyusunan regulasi lintas kementerian dan lembaga. PKSPI menuntut adanya sistem penetapan harga TBS yang memiliki kepastian hukum, transparan, dan berpihak kepada petani.
Sinergi antara pemerintah dan organisasi petani sawit ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan daya saing industri kelapa sawit Indonesia di pasar global, sekaligus memastikan bahwa manfaat ekonomi dari komoditas ini dapat dinikmati secara merata hingga ke tingkat petani di lapangan. (*)
