Ahmad Sahide

Nurdin Abdullah dan Perilaku Korupsi Elite Lokal

DR Ahmad Sahide bersama Abdullah Hehamahua (penasehat kpk 2005-2013)

Oleh : Ahmad Sahide*

SPEKTRUM, EDUNEWS.ID-Penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan (Sul-Sel), Nurdin Abdullah (NA), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Februari lalu membuat jagat politik nasional terhenyak. Hal itu, karena NA selama ini dikenal sebagai salah satu pemimpin lokal yang mempunyai integritas. Nurdin Abdullah, sebelum terpilih menjadi orang nomor satu di Sulawesi Selatan adalah Bupati Bantaeng selama dua periode (2008-2018). Bantaeng di bawah kepemimpinannya berhasil ‘disulapnya’ sehingga menjadi salah satu daerah yang maju di Sul-Sel. NA di mata publik berhasil menata kota, menata administrasi, dan juga pelayanan publik, termasuk kesehatan, di Bantaeng. Oleh karena itu, masyarakat dari daerah lain, Bulukumba dan Jeneponto misalnya, kadang memilih untuk berobat di salah satu rumah sakit di Bantaeng ketika mereka sakit. Ini terjadi ketika Bantaeng berada di tangan NA. Selain itu, banyak ilmuwan dan peneliti yang datang silih berganti ke Bantaeng karena daya pikat kabupaten ini dengan kepemimpinannya.

Kesuksesannya dalam ‘menyulap’ Bantaeng itulah sehingga dirinya dikenal secara luas di Indonesia sebagai salah satu pemimpin daerah yang berintegritas dan layak dicontoh. Maka pada 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberinya Tanda Bintang Jasa Utama Bidang Koperasi dan UKM. Kemudian  pada 2017, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberinya penghargaan atas predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Pada tahun yang sama, 2017, dirinya juga mendapatkan penghargaan dari Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) (Kompas.com, 28/02/2020).

Kesuksesan NA dalam memimpin Bantaeng dicatat oleh masyarakat Sul-Sel secara luas. Oleh karena itu, ketika dirinya maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur dan  Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman (ASS), NA dan ASS dengan mudah memenangi kontetasi ini dengan meraih suara 43,27% (Kompas.com, 28/02/2020). Kemenangan ini bisa dilihat sebagai bentuk apresiasi dan juga hadiah dari masyarakat Sul-Sel atas keberhasilannya di Bantaeng. Sambil berharap bahwa Sul-Sel juga bisa disulap oleh NA bersama ASS sebagaimana yang telah dilakukannya di Bantaeng. Meskipun juga kita sadar bahwa tantangan dan godaan ketika naik pada level yang lebih tinggi tentu akan lebih berat dan besar. Tetapi ada harapan publik di pundak NA dan ASS untuk Sul-Sel yang lebih maju, baik itu tata kota, administrasi, dan pelayanan publik.

KPK yang menjawab

Harapan besar publik terhadap NA memang belum begitu tampak nyata dalam kepemimpinannya yang baru berjalan kurang lebih dua tahun. Hal itu kita bisa maklumi karena membangun daerah, terlebih setingkat provinsi, tentu tidak semudah ‘membalikkan telapak tangan’. Butuh waktu dan proses, di Bantaeng misalnya, NA baru mendapatkan segudang penghargaan ketika kepemimpinannya masuk pada periode kedua. Maka kita sebenarnya menanti seperti apa wajah Sul-Sel yang dirancang oleh NA bersama ASS ketika periode pertama kepemimpinannya ini berakhir.

Namun demikian, harapan dan penantian itu terjawab dengan kekecewaan ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dirinya pada 27 Februari lalu. NA yang diharapkan menyulap Sul-Sel menjadi provinsi yang lebih maju ternyata langkahnya menuju buih KPK. Keharuman namanya yang dibangun dengan waktu sepuluh tahun di Bantaeng luluhlantak dengan badai perilaku korup yang tak bisa ia hindari. Berbagai penghargaan yang diterimanya selama di Bantaeng ternyata tidak bisa menjadi pengawal moral dirinya untuk menyebarkan keharuman nama itu lebih luas di masyarakat Sul-Sel. Apa yang telah dilakukannya di Bantaeng selama kurun waktu sepuluh tahun sia-sia untuk dirinya. Hadiah (reward) yang diberikan oleh masyarakat Sul-Sel dengan memilihnya dijawab dengan kekecewaan.

NA mengakhiri karir politiknya yang mana dirinya tidak akan dikenang sebagai pemimpin dan sosok yang namanya harum di masyarakat. Ia akan tercatat di dalam sejarah sebagai pemimpin yang korup sama dengan banyak pemimpin daerah lainnya yang tidak bisa menahan diri dari godaan uang akan kekuasaan. Inilah yang dikatakan oleh Milan Kundera, “Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.” Nampaknya, pada tahap perjuangan inilah NA gagal.

 

Ahmad Sahide. Dosen Hubungan Internasional Program Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

   

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top