DAERAH

Kopel Dorong KPK Usut Aliran Dana Covid-19 ke Anggota DPRD Sulsel

Peneliti Senior Kopel, Herman

MAKASSAR, EDUNEWS.ID- Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan yang menemukan adanya penggunaan anggaran dana bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 di Sulawesi Selatan.

Peneliti senior Kopel Indonesia, Herman mengungkapkan, jika mengacu pada tugas dan tanggung jawab anggota DPRD yang salah satunya sebagai lembaga yang mengawasi penggunaan anggaran, termasuk anggaran penanganan covid-19, mengalirnya dana dari Pemprov Sulsel ke anggota DPRD adalah kekeliruan dan tidak sesuai dengan mekanisme penggunaan anggaran.

“DPRD Bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , yang mesti diberikan jatah dari Pemprov dalam hal penggunaan anggaran penanganan Covid 19. Ini terbukti dengan adanya temuan BPK, yang meminta setiap anggota wajib mengembalikan Rp100 juta dari 85 anggota DPRD Sulsel,” ujar Herman ke edunews.id, Jumat (4/6/2021).

Seperti diketahui, pada tahun 2020 lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalihkan anggaran hingga Rp500 miliar untuk penanganan pendemi virus korona atau Covid-19. Tahap pertama Rp250 miliar dicairkan hingga Juni 2020.

Dari dana tahap pertama itu, DPRD Sulsel mendapat jatah Rp15 miliar. Jika dirata-ratakan untuk 85 anggota Dewan, setiap orang mengelola Rp176 juta.

Kata Herman, anggota DPRD seharusnya melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana covid. Bukan justeru terlibat menggunakan anggaran karena mereka bukan OPD, jadi wajar kemudian BPK menemukan tidak adanya pertanggungjawaban selaku pengguna anggaran.

“ Ini tidak tahu siapa yang mengawasi. Siapa yang diawasi,” ujar Herman.

Kejadian ini, lanjut Herman, mengindikasikan jika memang ada kekacauan pengelolaan keuangan di Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah.

“Ini juga menjadi penyebab turunnya penilaian dari WTP menjadi WDP dari BPK kepada Pemprov Sulsel,” tambah Herman.

Menurut Herman, ada kesan jika aliran dana tersebut hanyalah bagi-bagi jatah ke partai politik.

“DPRD bukan Lembaga OPD sebagai KPA yang bisa melakukan kegiatan. Tidak ada mekanisme penyaluran seperti itu,” urainya.

Olehnya itu, Kopel mendorong kepada Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kita mendesak kepada KPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut,” pungkas Herman.

Herman menegaskan, alasan mendorong KPk untuk menindaklanjuti temuan tersebut, karena patut dicurigai adalah motif Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran penanganan Covid ke anggota DPRD.

“Apa motif kepala daerah, dalam hal ini gubernur Sulsel Nurdin Abdullah waktu itu, mengalokasikan anggaran penanganan covid 19 ke anggota DPRD. Ini mesti untuk diusut oleh KPK,” tegas Herman

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top