DAERAH

Penggiat Antikorupsi Duga ada “Kongkalikong” Pejabat di Kasus Pegawai Fiktif Pemkot Makassar

Pengamat Tata Keuangan Negara Universitas Patria Artha (UPA) Bastian Lubis dan Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR.

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR menduga ada permainan atau kongkalikong antara pejabat soal kasus ribuan pegawai fiktif di Pemerintah Kota Makassar.

Djusman mengatakan kasus pegawai fiktif mestinya langsung didorong keranah hukum, jangan sampai kasus tersebut berlurut-larut hingga menimbulkan pendapat masyarakat soal adanya permainan dibalik kasus ribuan pegawai fiktif.

“Persoalan kasus honor fiktif harus didorong ke ranah hukum, Kalau kemudian hanya berlarut-larut tanpa kepastian tindaklanjut maka patut diduga terjadi kongkalikong dan mana kala masyarakat berpendapat demikian maka itu adalah wujud peranserta masyarakat yang dijamin konstitusi,” katanya.

Ia mengungkapkan kejadian tersebut merupakan wajah buruk birokrasi dan harus ada langkah tegas Pemkot Makassar melakukan investigasi datatif untuk di tindak lanjuti keranah hukum.

“Uji komitmen Pemerintah Kota, harus dilihat sejauh mana menindaklanjuti, mengungkap persoalan tersebut hingga mendorongnya keranah hukum,” ungkapnya.

Penggiat Antikorupsi ini mengungkapkan berdasarkan informasi yang masuk atau petunjuk investigasi sementara, kabarnya terdapat beberapa honorer fiktif bekerja sebagai pembantu rumah tangga hingga sopir pribadi untuk para pejabat.

“Bahwa tenaga honorer ini bekerja secara pribadi seperti pembantu rumah tangga dan supir di tempat para oknum pejabat tetapi gaji mereka di bayarkan pemerintah kota.

Sementara itu, Pengamat Tata Keuangan Negara Universitas Patria Artha (UPA) Bastian Lubis mengatakan pegawai kontrak atau honor mampu merugikan negara hingga miliaran rupiah.

“Contoh kalau diberitakan ada dugaan 3.000 tenaga honorer fiktif, kalau satu orang perbulannya dapat gaji Rp1.500.000/bulan berarti ada alokasi dana Rp4.500.000.000/bulan untuk 3000 orang honor yg diduga fiktif atau Rp54M/tahun,” ucapnya.

Diketahui masalah data tenaga kontrak fiktif mencuat saat Wali Kota Makassar Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengungkap adanya ribuan ‘pegawai fiktif’ di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Pemkot mencatat dari 8.190 tenaga kontrak, sekitar 3.000 diduga fiktif.

Danny mencurigai tenaga kontrak fiktif karena Pemkot harus membayar gaji sebelas ribu tenaga kontrak. Sementara data Badan Kepegawaian Daerah Makassar hanya mencatat 8.300 orang.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top