BANDUNG, EDUNEWS.ID – Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2014 menyebutkan 9,3% pengangguran di Indonesia adalah alumni perguruan tinggi termasuk diantaranya lulusan bergelar sarjana.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) di tahun 2017 akan mengeluarkan kebijakan yang fokus untuk pembangunan pada politeknik.
Diantaranya kurikulum yang akan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan mendorong akreditasi yang baik (A), peningkatan kualitas laboratorium, infrastruktur serta dosen. Anggaran yang digelontorkan guna revitalisasi pendidikan vokasi sendiri sekitar 200 Miliar dan akan terus bertambah pada 2017 nanti.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengatakan akan mengumpulkan para rektor dan direktur guna membahas seleksi masuk penerimaan bersama bagi politeknik. Dirinya juga mendorong para lulusan politeknik untuk memiliki sertifikat supaya dapat diserap oleh industri dengan cepat.
“Supaya bisa memenuhi kebutuhan industri. Target kami semua lulusan harus punya sertifikat. Ijazah pasti. Karena akan menghadapi persaingan global. Negara bisa maju karena politeknik, negara manapun didunia. Saya ingin menjadikan politeknik garis depan dalam perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Para dosen juga akan diikutkan berbagai training baik itu di dalam maupun luar negeri untuk mendapatkan sertifikat ahli di bidang masing-masing.
