MAKASSAR, EDUNEWS.ID – HMI Komisariat FISH UNM melakukan pembentangan spanduk dan bagi-bagi selebaran berisi carut-marut dan hancurnya demokrasi Indonesia.
Mereka menilai demorasi rusak akibat cawe-cawe Presiden Jokowi.
Aksi ini dilakukan di Flay Over Jl. A.P. Pettarani – Jl. Urip Sumoharjo, pada Jumat (9/2/2024).
Ada tiga tuntutan HMI diantaranya, stop penggunaan fasilistas negara untuk kampanye, perkuat netralitas dan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu dan mengingatkan Presiden dan Wakil Presiden serta Kabinet Indonesia Maju untuk tidak mengkampanyekan salah satu paslon.
Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat FISH UNM Fahrezi menyampaikan tuntutan mereka merupakan hasil diskusi internal.
“Isu yang kemudian kami bawa ini adalah hasil dari diskusi kami dengan teman-teman kepengurusan melihat banyaknya masalah-masalah demokrasi yang hadir menjelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024, yaitu mulai dari Penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, pelanggaran kode etik Ketua KPU RI sampai pada ikutnya Birokrasi dalam berkampanye yang juga menggunakan fasilitas negara,” kata Fahrezi.
Sementara Ketua Komisariat M. Saipul Iman menuturkan belakangan ini kondisi demokrasi kian memprihatinkan sehingga menyita banyak perhatian akademisi kampus.
“Ini bentuk protes dan respon kami melihat banyaknya ketimpangan yang terjadi menjelang PEMILU sehingga itu mencederai prinsip demokrasi yang sehat, ini juga sudah banyak mendapat Protes dari Akademisi,” kata Saipul.
Saipul memandang, bahkan kondisi demokrasi yang rusak bakal menguntungkan oligarko dan kekuasaan.
“Awal daripada persoalan ini ketika salah satu cawapres diloloskan melalui tahap perubahan perundang-undangan, hal ini membuat kami menyimpulkan bahwa ada kelompok yang kemudian ingin melanggengkan kekuasaan atau oligarki yang dilakukan dengan cara merusak demokrasi,” tutupnya.
