MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) didukung oleh Women’s Democracy Network dan International Republican Institute dan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan melaksanakan Ruang Publik.
Ruang Publik Edisi #3 dimulai pada pukul 16.00 WITA. Dipandu oleh Alfiana Hafid sebagai host dan menghadirkan narasumber yakni Dr. Fatmah Afrianty Gobel, SKM., M.Epid. selaku Pengurus PAEI Prov. Sul-Sel dan Dr. Shanti Riskiyani, SKM,M.Kes (Dosen FKM) Unhas) Ruang Publik Edisi #3 mengangkat tema “Perempuan dan Kualitas Layanan Kesehatan”. Ruang Publik dilaksanakan secara virtual melalui live streaming di YouTubeLembagaStudiKebijakanPublik serta zoom meeting. Serta, diikuti oleh berbagai komunitaskepemudaan, sosial, pendidikan dan tokoh publik.
Alfiana selaku host membuka bahasan dialog dengan perkenalan Ruang Publik, pemaparan profil narasumber dan dialog interaktif bersama narasumber.
“Petugas medis sebagai frontliner penanganan COVID-19 saat ini didominasi oleh perempuan. Data tahun 2019 menunjukkan proporsi perempuan yang bekerja di jasa kesehatan mencapai hingga 2,69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi garda terdepan pada penanganan covid-19, sehingga sangat penting untuk pemerintah dapat meningkatkan layanan kesehatan terhadap perempuan,” kata Alfiana.
Pandangan awal mengenai hal tersebut juga ditanggapi oleh Ibu Dr. Shanti Riskiyani selaku dosen departemen departemen promosi kesehatan dan ilmu perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
“Sebagai lini terdepan penanganan COVID-19 baik pada lingkup keluarga maupun masyarakat, perempuan tentunya memiliki risiko paparan yang lebih tinggi. Selain itu, perempuan mengalami ancaman kesehatan pada kesehatan reproduksi dikarenakan perubahan prioritas pelayanan kesehatan di masa pandemi ini.” Pandangan Ibu Shanti untuk memantik diskusi.
Sebagai ahli epidiomologi utamanya pada kondisi kesehatan berkenaan dengan perempuan. Ibu Fatma memberikan pandangan terkait kondisi kesehatan yang dialami perempuan saat ini.
“Pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap kesehatan Perempuan, 47 juta perempuan kehilangan akses terhadap kontransepsi, menghasilkan 7 juta kehamilan yang tidak direncanakan. Selama pandemi, penurunan jumlah kunjungan kehamilan terhadap layanan kesehatan juga turun menjadi 34,3% persen. Tak hanya itu, penghentian kegiatan posyandu dan layanan balita berimplikasi pada kualitas kesehatan perempuan yang beresiko tinggi,” ungkap ibu Fatma memaparkan isu layanan kesehatan yang saat ini dialami perempuan di Indonesia.
Ibu Shanti selaku dosen FKM Universitas Hasanuddin, juga menambahkan terkait kondisi layanan kesehatan yang dialami perempuan saat ini dan penyebabnya,
“Program kesehatan mengalami penurunan karna ada batasan sosial, apalagi saat ini pemerintah lebih memfokuskan pada penanganan Covid-19 sehingga pelayanan yang lainnya terbengkalai utamanya pada kesehatan perempuan. Salah satunya dapat dilihat dari tingginya angka kehamilan perempuan, hal ini menjadi pr untuk kita semua agar dapat menciptakan adaptasi disituasi seperti saat ini dan tidak melupakan pelayanan lainnya, utamanya terhadap kualitas layanan kesehatan perempuan,” ujarnya.
Sebagai ahli epidemologi, Ibu Fatmawati memetakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang paling rentan ditengah masyarakat dan urgensitas yang harus menjadi konsen pemerintah utamanya terhadap kualitas layanan kesehatan perempuan, Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kondisi ekonomi dan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan karena adanya stigma yang menghantui masyarakat terkait Covid-19, kondisi ekonomi hingga tingginya angka pernikahan dini. Ibu Shanti menambahkan melalui pemaparannya terkait layanan kesehatan perempuan yang disimpang jalan,
Ibu Shanti menambahkan bahwa indikator penting dalam melihat kualitas kesehatan sebuah negara adalah angka kematian ibu hamil. Menurut bidang Binkesmas Dinkes Prov.Sulsel tahun 2019 pada tahun 2019 angka kematian ibu tercatat ibu nifas 53%, ibu hamil 22%, ibu bersalin 25%.
Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan masa nifas memiliki resiko yang lebih tinggi. Yang dimana perlu adanya peran orang sesekitarnya dalam menantu kualitas kesehatan ibu pada saat nifas. Tak hanya itu, Ibu Shanti juga memaparkan bahwa faktor utama sulitnya perempuan dalam mengakses layanan kesehatan ada 4 hal yaitu pengetahuan, posisi dalam rumah tangga, aksesibilitas, dan sosial budaya.
Ditinjau dari pandangan sudut epidiomologi terkait penyebaran penyakit beresiko, Ibu Fatmawati memaparkan terkait upaya yang dapat menjadi upaya penanganan dan pencegahan.
Tak hanya itu, Ibu Fatmawati menjelaskan terkait kebijakan pemerintah yang ada di Sulawesi Selatan seperti Kebijakan Work From Home, Wisata Covid, Pemerintah juga menyiapkan portal terkait infomasi terkini yang akurat. Yang menjadi penting adalah perlu disosialisasikan kepada masyarakat portal informasi pemerintah sehingga dapat terhindar dari informasi hoaks.
Selain itu, beliau juga mengemukakan bahwa kebijakan perlu di evaluasi terkait sejauh mana keefektifan kebijakan tersebut, salah satunya melalui system evidance base policy sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Ibu Shanti juga menambahkan bahwa lahirnya kebijakan pemerintah harus ada analisis mendalam, membatasi mobilitas yang dimana harus mampu memotret kondisi masyarakat, menangkap isu-isu lokal untuk melahirkan kebijakan yang lebih baik. Karna penting untuk membuat kebijakan yang tetap mengakomodir masyarakat. Maka dari itu, Pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan memberikan contoh yang baik untuk masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap implementasi kebijakan.
Pada sesi akhir, Ibu Fatmawati memaparkan terkait Hambatan dan Tantangan dalam mengadvokasi kebijakan terkait layanan kesehatan,
“Hambatan dan tantangan tersebut yaitu sistem kesehatan dunia saat ini lebih fokus pencegahan covid-19, padahal banyak penyakit-penyakit yang menular yang masih urgen untuk dihadapi. Tak hanya itu, hambatan juga dating dari adanya orang tanpa gejala yang membahayakan orang sekitar sehingga masyarakat utamanya perempuan yang masih takut terhadap akses layanan kesehatan. Tantangan lain adalah pengetahuan masyarakat yang masih beragam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kurang,” ujarnya.
Dalam menanggapi pandangan tersebut, Ibu Shanti menekankan bahwa harus ada kerjasama lintas sektor dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap perempuan dan Ibu Shanti juga menambahkan Siapa saja pihak yang harus berperan.
“Salah satunya posyandu di suatu wilayah. Yang dimana organisasi kepemudaan, PKK bisa berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan posyandu. Cara membangun sinergi harus melibatkan peran masyarakat di dalamnya, membangkitkan kesadaran masyarakat, dan membangun motivasi dikalangan masyarakat,” tuturnya.
Terakhir, Ibu fatma juga menambahkan bahwa upaya promotif dan preventif juga sangat penting, yang dimana hal ini menjadi garda terdepan terkait bagaimana menyadarkan masyarakat terhadap upaya pencegahan terhadap masalah-masalah kesehatan. Tak hanya itu hal yang menjadi penting juga yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Pemerintah harus memastikan hak-hak kesehatan perempuan dapat terpenuhi dan mengantisipasi kebutuhan perempuan kedepannya, serta peningkatan layanan kesehatan yang harus dapat diakses setiap strata sosial masyarakat dan penguatan sistem sosial di setiap daerah.
