Opini

Bacaan Kedudukan AWB dalam Perkara Proyek Pembebasan Lahan GORR

Suslianto, SH, MH

Oleh : Suslianto, SH, MH

OPINI, EDUNEWS.ID – Ujung dari kasus dugaan korupsi GORR akan dihelat pada hari Senin, 26 April 2021 di Pengadilan Tipikor Gorontalo. Terdakwa AWB yang diduga melakukan korupsi akan mendengar langsung putusan hakim. Meski banyak fakta-fakta hokum telah terungkap didalam persidangan dapat dikatakan lemah, AWB tentunya berharap keadilan akan berdiri tegak keluar dari ketukan palu Hakim.

Sebagai Penasehat Hukum (PH) Pemerintah Provinsi Gorontalo, saya terlibat aktif mengikuti persidangan sejak awal kasus ini digelar, sehingga saya memiliki pandangan hukum terkait kasus yang melibatkan AWB selaku ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap didalam persidangan.

Pertama, dakwaan yang tujukan kepada AWB yang dimana Penuntut Umum menilai bahwa AWB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), seharusnya melakukan tindakan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, sebagaimana pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah merupakan dalil yang tidak memiliki relevansi dalam perkara a quo, karena harusnya pasal tersebut tidak dapat dipahami secara parsial, oleh karena dimana secara utuh dalam pasal tersebut terdiri dari 5 poin yakni :
Pasal 18 (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Kedua, terhadap PA/KPA bertanggungjawab penuh atas kebenaran formil dan material atas pembayaran pengadaan barang dan jasa, karena dalam konteks tersebut PA/KPA melaksanakan seluruh proses pembayaran dan pengadaan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban dilakukan sendiri oleh KPA. Sehingga Kewajban ini dibebankan kepadanya, karena PA/KPA mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain. maka seluruh aspek formil dan materiil disepakati dalam kontrak akan menjadi dasar verifikasi formil dan materiil untuk menentukan seluruh pekerjaan sudah dilaksanakan dan menjadi dasar sahnya untuk dilakukan pembayaran. Sehingga, dalil dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut harusnya diterapkan dalam kontes Pengadaan barang dan jasa dan bukan dalam mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Ketiga, Bahwa dalam pertanggungjawaban proses pengadaan barang dan jasa tentunya berbeda dengan pertanggungjawaban dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, karena terhadap mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara jelas diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Pembagunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal sebagai berikut:
Pasal 63 (1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.
Pasal 66 (3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan basil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.
Pasal 66 (4) Besarnya Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.

Pasal 68 (1) Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
Pasal 68 (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan lnstansi yang memerlukan tanah.
Pasal 75 (1) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Pelaksana Pengadaan Tanah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang.
Pasal 75 (2) Pelaksana Pengadaan Tanah membuat penetapan mengenai bentuk Ganti Kerugian berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).
Pasal 76 (1) Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk mata uang rupiah.
Pasal 76 (2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lnstansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 76 (3) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak.
Pasal 76 (4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

Berdasarkan ketentuan diatas, pada saat melakukan pembayaran tidak ada lagi kewajiban PA/KPA melakukan verifikasi kebenaran material terhadap hasil pengadaan tanah. Verifikasi kebenaran materil sudah dilakukan sepanjang tahap pelaksanaan oleh satgas yang dibentuk oleh Ketua Pengadaan Tanah (Kepala BPN Provinsi Gorontalo), yang kemudian divalidasi oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Keempat, Bahwa dalam tim pelaksana pengadaan tanah adalah mewakili Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai tugas pokok dan kewenangan selaku Kepala Biro Pemerintahaan (bertindak juga sebagai KPA) dalam hal menyiapkan biaya operasional pengadaan tanah.

Kelima, Bahwa selaku anggota Tim Pelaksana hanya melakukan tugas persiapan pengadaan tanah dan tidak melakukan tugas teknis seperti melakukan inventarisasi dan identifikasi termasuk menerbitkan hasilnya yaitu peta bidang dan daftar nominatif.

Keenam, Dalam hal pelaksanaan tugas pengadaan tanah yang bersifat teknis pengadaan tanah dibentuk satgas oleh ketua pelaksana pengadaan tanah dalam hal ini Kepala BPN Provinsi Gorontalo dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadaan Tanah, oleh karena merupakan tugas Badan Pertanahan Nasional dan hasil dari pelaksanaan tugas teknis dimaksud telah diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Kepala BPN Provinsi Gorontalo).

Ketujuh, Bahwa walaupun dalam Tim Pelaksana Pengadaan tanah tidak secara detail mengatur Job Description masing-masing anggota namun Penyerahan hasil yang dilakukan oleh satgas kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, menegaskan prinsip penugasan mewakili masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, “ bahwa hasil pekerjaan satgas tidak dipertangungjawabkan kepada tim pelaksana tapi dipertangungjawabkan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah yang dalam hal ini adalah Kepala BPN”.

Kedelapan, Bahwa terhadap prinsip verifikasi:
Dalam pelaksanaan verifikasi dalam pengadaan tanah tidak dilakukan berjenjang melalui anggota tim tetapi langsung dikonfirmasi kembali ke masyarakat dalam hal ini pihak yang berhak melalui pengumuman.
Jika setelah pengumuman, terdapat keberatan dari masyarakat dan keberatan itu diterima, maka ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan verifikasi dan perbaikan dan inilah proses verifikasi kebenaran matetiil. Kewenangan verifikasi materiil ini melekat pada BPN dalam hal ini ketua pelaksana pengadaan tanah.

Kesembilan, Bahwa PA/KPA bertanggungjawab penuh atas kebenaran formil dan material atas pembayaran, pengadaan barang dan jasa, jika seluruh proses pembayaran dan pengadaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban dilakukan sendiri oleh KPA. Kewajiban ini dibebankan kepadanya karena KPA melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Karena mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain, maka seluruh aspek formil dan materiil disepakati dalam kontrak akan menjadi dasar verifikasi formil dan materiil untuk menentukan seluruh pekerjaan dilaksanakan dan menjadi dasar sahnya untuk dilakukan pembayaran. Akan tetapi, tidak demikian dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bahwa KPA tidak berkeompeten mengeksekusi tugas-tugas teknis pengadaan tanah dan oleh sebab itu KPA juga tidak dapat melakukan tugas memverfikasi kebenaran materiil pengadaan tanah. Pada saat melakukan pembayaran tidak ada lagi kewajiban PA/KPA melakukan verifikasi kebenaran material terhadap hasil pengadaan tanah. Karana Verifikasi kebenaran materil sudah dilakukan sepanjang tahap pelaksanaan oleh satgas dan ketua tim pelaksana pengadaan tanah yakni pihak dari BPN Selaku Lembaga yang memiliki otoritas di bidang Pertanahan. AWB selaku perwakilan Instansi yang memerlukan tanah yang juga selaku KPA diperintah peraturan perundangan harus membayar setelah selesai proses pengadaan tanah oleh satgas dan telah terbit dokumen pelepasan hak, hasil apprasial dan validasi ganti rugi oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Terdakwa juga diperintah peraturan perundangan harus membayar ganti kerugian paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian. Hal ini merujuk pada Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 76 (4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

Berdasarkan uraian diatas, selaku Kuasa Hukum, saya berpendapat dalam perkara a quo terdapat perbedaan penafsiran terhadap pertangugjawaban Keuangan oleh Instasi yang memerlukan tanah yang juga selaku KPA, karena terhadap pengelolaan keuangan negera/Daerah hanya memilki pemahaman tunggul yakni UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pemahaman ketentuan tersebut lebih ke konteks Pengadaan Barang dan Jasa, namun tidak memiliki relevansi ketika dikaitan dalam konteks Pengadaan Tanah Untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang proses pelaksanaanya, melibatkan lebih dari satu lembaga dengan kata lain pekerjaanya lintas instansi dengan kewenangan dan otoritasnya masing-masing.

Pendapat Hukum
Menurut pendapat hukum saya, bahwa proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan yang lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada diri seorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa diletakkan pada seorang terdakwa.

Hal serupa juga disampaikan oleh Prof. moelijatno dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” yang menerangkan :
“Orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak memiliki kesalahan dalam perbuatannya”

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka semuanya bergantung dengan adanya suatu tindak pidana (delik). Tindak pidana disini, berarti menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Kata delik atau delictum memiliki arti suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, dimana dalam hal hukum pidana sendiri kita mengenal adanya dua jenis yaitu delik formil yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta delik materil yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Selain itu juga, mengenai pertanggungjawaban pidana pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan “meteriele feit”, tetapi harus tetap berpegang pada asas pertanggungjawaban pidana yang berlaku universal, yaitu (Geen Straf Zonder Schuld/tiada pidana tanpa kesalahan).

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Bahwa terhadap permasalahan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana secara jelas tidak ada satupun perbuatan Terdakwa yang merupakan suatu perbuatan pidana dalam hal kapasitas Terdakwa sebagai pihak instansi yang memerlukan tanah atau selaku kapasitas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hal ini jelas terlihat dalam konteks kewenangan yang dimiliki oleh AWB dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan GORR yang hanya memiliki kewenangan melakukan pembayaran ganti kerugian terhadap pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang didasari oleh dokumen yang telah divalidasi oleh ketua pelaksana pengadaan tanah.

Bahwa adapun terkait dengan kewenangan AWB selaku KPA dalam konteks pengadaan tanah untuk kepantingan umum yang dilandasi dengan aturan atau regulasi yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, dimana AWB tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian secara materil terhadap dokumen validasi yang diserahkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah, bahkan justru secara jelas didalam Perpres 71 Tahun 2012 dimana mengatur tentang kewajiban dari AWB selaku KPA untuk segera melakukan pembayaran ganti kerugian dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah AWB menerima dokumen yang telah divalidasi oleh ketua pelaksana pengadaan tanah.

Bahwa adapun terkait dengan adanya pandangan Penuntut Umum dalam hal mempersamakan kedudukan AWB selaku KPA dalam skema pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan kedudukan KPA dalam skema pengadaan barang dan jasa, menurut saya tidak tepat sehingga terlihat dipaksakan agar AWB dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara a quo. Hal inipun menurut hemat saya adalah merupakan bentuk kekeliruan Penuntut Umum dalam memahami aturan atau regulasi khusus terkait dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Bahwa menurut pandangan Van Hamel yaitu dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut menurut Simons yaitu sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakukan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Bahwa terhadap kedua pandangan dari ahli hukum tersebut, menunjukkan bahwa pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (liability based of fault), dan bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan dengan faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hal ini, terhadap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh AWB dalam menjalankan kewenangannya selaku KPA dalam skema pengadaan tanah tanah untuk kepentingan umum yang didasari dan telah sesuai dengan aturan atau regulasi yang khusus mengatur tentang proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah merupakan perwujudan adanya tindakan atau perbuatan dari AWB yang telah sejalan ataupun sesuai dengan prinsip atau asas legalitas, sehingga terhadap diri AWB tidak terdapat kesalahan yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo.

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top