Opini

Catatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Zuhad Aji Firmantoro, SH.,MH

Oleh: Zuhad Aji Firmantoro, SH.,MH*

OPINI, EDUNEWS.ID-Presiden Jokowi menyatakan bahwa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021 yang lalu telah berhasil menurunkan angka jumlah penularan Covid 19. Meski demikian, untuk memastikan lebih lanjut menurunnya penularan virus Covid 19, Pemerintah melaksanakan PPKM level 4 mulai tanggal 20 Juli sampai 25 Juli 2021. PPKM itu belum cukup dan sekarang Presiden Jokowi memutuskan untuk memberlakukan kembali PPKM level 4 dan level 3 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Berbeda dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dasar hukum PPKM darurat diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Dasar hukum PPKM Level 4 (empat) diatur dalam Instruksi Menteri Negeri Nomor 22 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan dasar hukum PPKM Level 4 dan 3 diatur dalam Instruksi Menteri Negeri Nomor 24 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Salah satu yang diatur dalam peraturan-peraturan itu secara substantif adalah tentang pembatasan orang untuk bekerja.

Bekerja, diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) pasal 28 D ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan danperlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal tersebut masuk dalam bab XA yang mengatur khusus tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Artinya, konstitusi Indonesia mengatur hak bekerja sebagai bagian dari HAM.

Pembatasan HAM

Secara mudah, HAM dapat dipahami melalui pengamatan terhadap bayi yang baru lahir. Setiap bayi yang lahir ke dunia telah ada dalam dirinya tiga unsur yaitu, badan, pikiran, dan perasaan. Keberadaan ketiga unsur tersebutlah yang menimbulkan hak asasi pada diri setiap manusia. Keberadaan pikiran menimbulkan hak untuk berpikir, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan dan sejenisnya. Keberadaan perasaan menimbulkan hak untuk berekspresi, hak berkeyakinan, hak beribadah dan sejenisnya. Keberadaan badan manimbulkan hak untuk tidak disiksa, hak tidak dikurung, hak bekerja dan sejenisnya.

HAM di Indonesia pada prinsipnya tidak dapat dikurangi tetapi dapat dibatasi. Prinsip itu tercermin dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa HAM dapat dibatasi dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin HAM orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Artinya, HAM di Indonesia hanya dapat dibatasi oleh dan berdasar undang-undang atau dengan kata lain, HAM tidak bisa dibatasi hanya berdasar Instruksi Menteri.

Pembangkangan Sipil

Jagat maya belakangan ini ramai dengan berbagai video petugas penegak hukum yang bersitegang dengan masyarakat. Ketegangan itu bersumber dari proses penegakan PPKM yang terlihat represif. Seperti penggunaan semprotan air dari mobil pemadam kebakaran, bentakan, bahkan kadang menggunakan kekerasan fisik seperti yang dialami sepasang suami istri pemilik kedai kopi di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan bernama Nur Halim dan Amriana.

Sengkarutnya soal penegakan PPKM tidak berhenti disitu. Beberapa orang warga masyarakat yang terkena razia petugas diketahui memilih masuk penjara daripada membayar denda. Seperti yang dialami oleh pemilik warung kopi di Tasikmalaya bernama Asep Lutfi Suparman. Asep menyatakan tidak mau membayar denda sebesar lima juta rupiah tetapi memilih menggantinya dengan kurungan bui selama tiga hari. Dalam prosesnya, aparat penegak hukum memperlakukan Asep sama dengan narapidana lainnya, dipenjara dalam lapas dengan kondisi kepala dipelontos.

Asep tidak sendiri. Boni Hamzani yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga toilet umum juga memilih dipenjara selama satu hari karena tidak mampu membayar denda sebesar 100 ribu rupiah atas kesalahannya tidak memakai masker saat PPKM. Di Tangerang, seorang warga bernama Erik yang kedapatan menurunkan masker ke dagu saat merokok juga memilih dipenjara selama dua hari karena tidak mampu membayar denda sebesar 100 ribu rupiah. Fakta-fakta di atas tentu melukai rasa keadilan banyak orang. Ditengah himpitan ekonomi yang semakin sulit akibat diterapkannya PPKM, masyarakat masih dihadapkan soal hukuman yang sangat berat.

Negara tidak boleh menganggap sepele fenomena ini. Karena keadaan seperti ini dapat memicu apa yang disebut dalam sosiologi hukum sebagai pembangkangan sipil. Sebuah aksi penolakan untuk mematuhi hukum tertentu dengan cara melakukan pelanggaran secara simbolis. Pembangkangan sipil dilakukan sebagai cara rakyat memberontak terhadap hukum yang dianggap tidak adil. Ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan sebuah negara.

Etika Penegakan Hukum

Masyarakat tidak bisa dipersalahkan secara sepihak karena banyak diantaranya terjebak pada situasi yang mengharuskan mereka berbuat “kriminal” demi bertahan hidup. Pilihan masuk penjara dalam kasus ini, bagi rakyat kecil mungkin menjadi pilihan terbaik karena memiliki resiko paling kecil. Uang bayar denda dapat digunakan untuk makan keluarga, sementara makan dan minum dalam penjara ditanggung oleh negara. Dalam paradigma positivisme, petugas penegak hukum juga tidak bisa disalahkan atas keadaan ini karena mereka menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang ada padanya.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa agaknya penting kembali diingat dalam situasi seperti ini. Utamanya tentang etika penegakan hukum yang adil. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 menjelaskan bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan.

Kata kuncinya adalah keadilan. Dalam paradigma hukum progresif, letak keadilan ada pada penegak hukum. Karena sebobrok-bobroknya hukum, jika ditegakan oleh penegak hukum yang berintegritas maka dia akan tetap menghadirkan keadilan. Sebaliknya, sebaik-baiknya hukum, jika ditegakan oleh penegak hukum yang bobrok maka dia hanya akan menghadirkan tragedi.

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Alazhar Indonesia

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top