Opini

Menahan Saat Penetapan Tersangka

Oleh : Prof Dr Marwan Mas SH MH

Oleh : Prof Dr  Marwan Mas SH MH*

OPINI, EDUNEWS.ID-Saya selalu memberi masukan kepada aparat penegak hukun dalam memproses perkara lorupsi. Salah satunya yang merupakan sharing referensi dan pengalaman dalam memproses hukum pelaku korupsi, adalah sebaiknya penyidik menahan pada saat ditetapkan tersangka. Jangan selalu “menggunakan penilaian subjektif” sehingga tersangka tidak ditahan dengan alasan “koperatif, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, atau tidak mengulangi perbuatan”.

Akan tetapi, penyidik sebaiknya menahan saat seseorang ditetapkan tersangka korupsi dengan memakai “penafsiran hukum” Alinea Kedua Penjelasan Umum UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) bahwa “Korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga bukan lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam pemberantasannya dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (extra judicial actions) dengan melakukan penahanan apabila sudah ditetapkan tersangka.” Sebab, apabila tersangka ditahan maka penyidik akan lebih serius dan secepatnya menuntaskan Berita Acara Penyidikan (BAP), sehingga BAP segera dikirim kepada Penuntut Umum.

Apabila menahan tersangka, maka berdasarkan KUHAP penyidik dibatasi oleh jangka waktu penahanan, yaitu paling lama 120 hari terhadap kasus yang diancam pidana penjara lima tahun ke atas. Dengan demikian, BAP dapat segera P21 atau dianggap lengkap untuk segera diadili dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan Pasal UU Korupsi

Setidaknya dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 UU Nomor 31/1999 Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) sebagai “perbuatan melawan hukum” atau “penyalahgunaan wewenang karena jabatannya”. Ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi sangat berat, yaitu pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Lantaran besarnya ancaman pidananya, maka seharusnya penyidik kepolisian “menahan semua tersangka saat ditetapkan tersangka”.

Alasan yuridis lainnya, bahwa tersangka dapat dikenakan penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf-a KUHAP “apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”. Apabila tersangka ditahan maka penyidik akan lebih serius menuntaskan Berita Acara Penyidikan (BAP) sehingga BAP segera dikirim kepada Penuntut Umum, sebab dengan menahan tersangka maka berdasarkan KUHAP penyidik dibatasi oleh jangka waktu penahanan, yaitu paling lama 120 hari.

Marwan Mas, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top