Opini

Mendorong Human Capital Sebagai Bagian Keunggulan Daerah

Ibriansyah Irawan

Oleh: Ibriansyah Irawan

OPINI, EDUNEWS.ID-Catatan Yuval Noah Harari dalam karyanya yang berjudul Sapiens menjelaskan bahwa manusia berada pada tiga revolusi penting dalam pembentukan sejarah, yakni revolusi kognitif, revolusi agrikultur dan revolusi sains yang diyakini sebagai revolusi terakhir dan manusia saat ini tengah berada di dalamnya. Revolusi sains mendominasikan pengetahuan dan sains sebagai instrumen inti dalam proses perjalanannya. Catatan ini memiliki beberapa kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Francis Bacon dalam karyanya Manifesto Saintifik dengen judul The New Instrumen, Pengetahuan adalah kekuatan. Pada tulisan itu Bacon menekankan bahwa pengetahuan bukan apakah dia benar, namun pengetahuan adalah apakah ia memberikan kita kekuatan. Faktanya, pengetahuan sangat mempengaruhi perilaku individu hingga varian kehidupan manusia secara kolektif mendominasi perubahan dan pembangunan dunia.

Peter F. Drucker  dalam bukunya Post Capitalist Society, mengatakan bahwa dunia mengalami transformasi cukup dramatis pada berbagai aspek kehidupan misalnya, pendidikan ekonomi, politik, sosial, organisasi, dan moral landscape. Kekuatan pengetahuan memberikan implikasi yang signifikan dalam peranan dan pembangunan manusia, misalnya disrupsi. Disrupsi dinarasikan sebagai keterpecahan atau perubahan yang Menurut Francis Fukuyama sebagai sebuah gangguan tatanan sosial, argumen ini diuraikan dalam bukunya yang berjudul The Great Disruption. Berbeda dengan pandangan Clayton Christensen dalam melihat disrupsi sebagai peluang inovasi yang dapat memberikan kemajuan bagi pembangunan dan peradaban manusia. Dua pandangan ini sama-sama mengafirmasikan perubahan keadaan pada eksistensi manusia yang didorong oleh pengetahuan manusia itu sendiri.

Drucker menganalisis bahwa terjadi pergeseran yang signifikan atas faktor produksi pada bidang ekonomi. Mulanya, faktor produksi yang memiliki peranan penting adalah modal, tenaga kerja dan tanah, namun kini tenaga kerja saja tidak cukup. Tenaga kerja dengan knowledge (ilmu pengetahuan) atau lazimnya disebut human capital menjadi faktor produksi yang mempunyai peranan sentral. Pertumbuhan ekonomi kini tak lagi hanya bertumpu pada faktor produksi berupa modal, uang dan tanah, akan tetapi human capital menjadi faktor produksi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan senjata bagi sebuah negara untuk mengungguli kompetisi global (competitive advantage of nation). Dulu, ekonomi identik dikuasai oleh para pemilik modal seperti raja, tokoh politik, diktator atau seorang oligopolist, kini siapa sangka bahwa seorang anak muda berkaos oblong yang drop-out dari sebuah kampus bisa menjadi tokoh ekonomi paling berpengaruh di dunia. Fenomena ini oleh Drucker dilabeli sebagai pengetahuan berbasis ekonomi (knowledge based economy).

Jika melihat tulisan Eny Sulistyaningrum yang diterbitkan oleh macroeconomic dashboard dengan judul Potret kondisi Human Kapital di Indonesia: Peluang dan tantangan, studi yang dilakukan oleh lembaga OECD (organization for economic cooperation and development) mengurai bahwa rata-rata 50 % dari GDP negara-negara kuat OECD merupakan sumbangsih dari sektor ekonomi yang berbasis knowledge. Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut secara berkelanjutan menggelontorkan invetasinya pada sektor-sektor yang knowledge based. Olehnya tidak mengherankan jika sebuah survei yang dilakukan di Eropa dan Amerika melalui OECD menemukan bahwa investasi bisnis pada sektor-sektor yang knowledge based berkontribusi sebesar 20 – 34 % dari rata-rata Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja (average labor productivity growth).

Tahun 2020, Indonesia menjadi negara menduduki peringkat 4 besar jumlah penduduk di dunia, dengan jumlah penduduk  sekitar 270 juta jiwa. Berdasarkan  komposisi demografi penduduknya, dari jumlah 270 juta jiwa tersebut 24,5 % merupakan penduduk berusia 0 – 14 tahun, 66.2 % merupakan penduduk usia 15 – 64 tahun dan 6.6 % merupakan penduduk usia 65 tahun ke atas. Angka tersebut mengindikasikan bahwa presentase jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan prosentase jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 + tahun) dengan komposisi 66.2 % berbanding 33.8 %. Hal ini berarti tingkat ketergantungan usia non produktif terhadap usia produktif   relative kecil yakni 33.8 % / 66.2%.(Sumber : Analisis Penduduk Indonesia, BPS, 2020).

Presentasi jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding dengan jumlah usia non produktif atau biasa dikenali dengan istilah bonus demografi (Demographic Devidend). Melihat fenomena ini, Indonesia harus memerdayakan jumlah penduduk usia produktifnya untuk kepentingan produksi ekonomi sehingga jumlah penduduk usia produktif memberikan kontribusi secara positif terhadap sistem ekonomi Indonesia. Maka diperlukan keinginan politik (Political Will) dalam bentuk kebijakan mendorong kekuatan jumlah berubah menjadi kekuatan kualitas (Quantity to Quality Power) terhadap kualitas usia produktif penduduk Indonesia dalam fenomena bonus demografi ini, Pada satu kesimpulan Indonesia harus menjadikan penduduk usia produktif sebagai modal (Human Capital).

Matthewman & Matignon dalam Gaol (2014) mendefinisikan bahwa human capital (Modal Manusia) merupakan akumulasi pengetahuan, keahlian, pengalaman dan atribut lainnya yang relevan di dalam kekuatan pekerja sebuah organisasi yang memacu produktivitas, kinerja dan pencapaian tujuan strategis. Dalam pembentukannya dibutuhkan keseriusan dan komitmen untuk mengawal pembentukannya. Hal ini meniscayakan pemerintah untuk secara terintegrasi memberikan intervensi terhadap kebutuhan pembentukan human capital, dalam segmentasi tertentu pemerintah setidaknya mempersiapkan Pendidikan, Pelatihan dan Organisasi atau Lapangan Kerja.

Ada teori lingkaran setan kemiskinan yang menjadi masalah sosial saat ini, kemiskinan membuat seseorang tidak mampu mengakses pendidikan yang baik. Padahal tingkat dan kualitas pendidikan merupakan salah satu faktor penentu bagi seseorang untuk memasuki dunia kerja dan dapat mempengaruhi tingkat penghasilan yang dia peroleh kelak. Sedangkan penghasilan akan menentukan apakah dia mampu mengakses pendidikan yang baik atau tidak, dan begitu seterusnya. Sehingga memunculkan adagium, yang miskin akan terus menjadi miskin. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalahan ini, diperlukan langkah mitigasi pada segmen pendidikan berupa keringanan biaya pendidikan (Beasiswa) dan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan zaman yang mampu membentuk pemenuhan human capital. Karena menurut teori di atas, pendidikan yang baik merupakan salah satu jalan keluar untuk memotong rantai kemiskinan yang terjadi secara turun temurun.

Luwu Timur, Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang menerapkan kebijakan beasiswa yang tertuang dalam visi dan misi pemerintah daerah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tercatat sejak tahun 2017 sampai 2021 pemerintah Luwu Timur menggelontorkan anggaran sebesar 94 Miliar dengan pembagian tunai 4 juta per orang, per semester. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam pembangunan human capital dengan memanfaatkan kemampuan daerah. Tidak menutup kemungkinan model kebijakan seperti ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk memersiapkan sumberdaya manusianya menghadapi perubahan zaman.

Selain pendidikan, intervensi pemerintah dalam pembentukan kemampuan melalui pelatihan juga sangat dibutuhkan di setiap daerah. Tercatat ada 303 jumlah BLK dan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di Indonesia. Pada peranannya BLK harus menjadi salah satu peretas masalah Sosial-Ekonomi. Permasalahan sosial akan timbul ketika usia produktif tidak memiliki suatu keahlian atau kompetensi yang tepat. Untuk itu hadirnya BLK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sangat diperlukan untuk bembentukan vokasi atau meningkatkan kompetensi pada disiplin keahliannya masing-masing.

Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) harus beradaptasi dengan profesi tenaga kerja dibutuhkan. mengingat saat ini kita berada dalam era disrupsi dan perkembangan teknologi yang pesat, maka BLK diharap mampu melahirkan sumberdaya manusia dengan kualitas profesi yang futuristik, berbasis teknologi digital dan data sains. Dukungan pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan dalam bentuk kebijakan, misalnya bantuan anggaran, mendorongan masyarakatnya agar terlibat dalam pelatihan dan meyakinkan insdustri sekitar tentang pentingnya menjadi mitra dalam pembangunan human capital.

Menurut studi yang dilakukan oleh Asean Development Bank (2018), Indonesia perlu menciptakan lapangan kerja yang baik dan berkualitas demi meningkatkan produktivitas dan daya saingnya bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Inilah pentingnya pemerintah daerah harus mampu mengendalikan sirkulasi serapan tenaga kerja yang berkualitas untuk mendorong produktivitas daerah. Ada tiga poin penting yang harus diperhatikan kepala daerah dalam mempersiapkan lapangan kerja. Yang pertama, pemerintah daerah harus mampu berkolaborasi dengan industri dan perusahaan sekitar untuk memperioritaskan penduduk lokal dalam serapan tenaga kerja. kedua, kebijakan publik harus mendukung pertumbuhan daerah secara berkesinambungan, untuk meningkatkan produktivitas. Terakhir, harus ada upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan institusi dan peraturan pasar ketenagakerjaan guna menciptakan pilihan pekerjaan yang luas dan jaminan penghasilan yang lebih baik bagi para pekerja.

Pemerintah daerah harus bersiap menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat dan berkepanjangan, sehingga dibutuhkan kesiapan yang matang dengan pembangunan modal manusia (Human Capital).  Pada segmen ini, pemerintah daerah diharap mengeluarkan kebijakan yang berfokus dalam penciptaan lapangan kerja yang lebih baik di pasar tenaga kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memfasilitasi adaptasi para pekerja terhadap tantangan dunia digital. Isu-isu penting tersebut perlu diserap baik dari sisi pasokan (supply) maupun dari sisi permintaan (demand) pasar tenaga kerja. Pemerintah daerah juga perlu memerhatikan bahwa peningkatan produktivitas juga mencakup kelompok miskin, perempuan, lansia, dan kelompok yang kurang beruntung lainnya.

Dengan demikian, pembangunan human capital dapat menjadi pilar unggul mendorong pembangunan daerah. Kebijakan bantuan biaya pendidikan(Beasiswa) menjadi salah satu instrumen mempermudah akses masyarakat untuk menempuh pendidikan terutama bagi mereka yang tidak mampu. Tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) dengan program yang lebih modern dan sesuai tuntutan zaman dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia diharap mampu melahirkan tenaga kerja dengan vokasi yang kuat. Serta tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja menjadi ruang serapan angkatan kerja yang nantinya akan berkontribusi positif terhadap sistem produksi ekonomi daerah.

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top
// Infinite Scroll $('.infinite-content').infinitescroll({ navSelector: ".nav-links", nextSelector: ".nav-links a:first", itemSelector: ".infinite-post", loading: { msgText: "Loading more posts...", finishedMsg: "Sorry, no more posts" }, errorCallback: function(){ $(".inf-more-but").css("display", "none") } }); $(window).unbind('.infscr'); $(".inf-more-but").click(function(){ $('.infinite-content').infinitescroll('retrieve'); return false; }); if ($('.nav-links a').length) { $('.inf-more-but').css('display','inline-block'); } else { $('.inf-more-but').css('display','none'); } // The slider being synced must be initialized first $('.post-gallery-bot').flexslider({ animation: "slide", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, itemWidth: 80, itemMargin: 10, asNavFor: '.post-gallery-top' }); $('.post-gallery-top').flexslider({ animation: "fade", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, prevText: "<", nextText: ">", sync: ".post-gallery-bot" }); });