Opini

PAW Alex Noerdin : Etika Politik, Marwah DPR dan Budaya Malu Partai

Satria Alza Perdana

Oleh :  Satria Alza Perdana*

 

Sekilas Alex Noerdin

Nama Alex Noerdin tentu tidak asing lagi di masyarakat Sumatera Selatan, Tokoh publik tersebut merupakan anggota DPR RI dari Dapil Sumsel II dengan perolehan suara terbanyak,  sempat menduduki Wakil Ketua Komisi VII sebelum akhirnya digantikan rekan separtainya Maman Abdurrahman.

Sebelum menjadi anggota DPR RI, Alex Noerdin pernah terpilih menjadii Bupati Musi Banyu Asin dua periode 2002-2012, ditengah masa jabatan AN mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Selatan dan berhasil mejabat selama dua periode 2008-2018.

Sepak terjang Alex Noerdin di perpolitikan tentu sudah tidak bisa di ragukan lagi, dilihat dari jabatan yang pernah ia emban sosok Alex Noerdin tentu pernah mejadi idola bahkan dipercaya untuk mewakili aspirasi masyarakat Sumatera Selatan.

Namun sangat disayangkan secara mengejutkan pada Kamis, 16 September 2021, kejaksaan agung menetapkan Alex sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Provinsi yang ditaksir menyebabkan kerugian negara sebesar 30.194.452.79 dollar Amerika Serikat atau Rp 430.834.067.529 (kurs 14.268). Selain itu, ada juga kerugian negara senilai 63.750 dollar AS dan Rp 2,13 miliar.

Ibarat pepatah “sebodoh-bodohnya Keledai takada yang mau jatuh ke lubang yang sama dua kali”, selang satu minggu kemudian Pada Rabu, 22 September 2021, Alex di tetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembuatan Masjid Sriwijaya Palembang, lagi-lagi korupsi yang dilakukan Alex Noerdin merugikan negara sebesar 130 Milyar rupiah.

Etika Politik

Dalam kasus ini terpampang jelas bahwa AN tidak memiliki Etika politik yang baik. Bahkan mengenai etika politik dan pemerintahan bahkan sudah diatur di dalam perundangan, secara khusus ada juga aturan yang menegaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada publik, seorang pejabat negara harus siap mundur dari jabatannya apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai, ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam buku  “Comparing Asian Politics: India, China, and Japan” (2015), Sue Ellen M. Charlton”  menuturkan pada zaman Edo, seorang prajurit yang gagal atau salah dalam mengemban tugas akan melakukan Hara-kiri. Namun sampai saat ini jangan kan menyontoh Jepang dengan melakukan Hara-kiri kata “mundur dari jabatan” saja terdengar seperti pemanis bibir belaka. korupsi yang menyandung Alex Noerdin tersebut tentu saja mencoreng nama baik Lembaga DPR RI sebagai Lembaga Tinggi Negara.

 

 

 

Marwah DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem demokrasi menjadi salahsatu pilar utama dalam trias polica yang berpungsi sebagai lembaga legislasi. Anggota DPR RI merupakan orang-orang yang terpilih dari masing-masih daerah yang mewakili kepentingan masyarakat daerah tersebut. Sudah sepatutnya, anggota DPR menjadi contoh panutan bagi masyarakat sekaligus menjadi menyambung aspirasi mereka, akan tetapi hal ini tidak tercermin pada sosok AN, bahkan sebaliknya, sosok AN menjadi contoh buruk bagi masyarakat terutama masyarakat Sumsel II yang diwakilin serta AN telah ikut serta menambah citra buruk lembaga DPR RI.

Kasus yang melibatkan AN sudah berjalan tiga bulan, bahkan AN sendiri sudah di tahan di Rutan Pakjo, Palembang. Dengan kondisi sekarang, sudah jelas bahwa AN sudah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPR RI karena harus berurusan dengan masalah hukum. Untuk menyelamatkan nama baik lembaga, sudah sepatutnya MKD mengambil tindakan penyelamatan sebagaimana fungsinya yaitu menegakkan kehormatan DPR RI karena sudah sangat jelas tindakan AN inj mencoreng nama baik DPR RI serta merugikan rakyat terutama daerah yang diwakilinya jika terus memaksakan diri masih menjadi Anggota DPR RI.

Budaya “Malu” Partai

Sebagai negara yang menjunjung tinggi adat istiadat beserta norma seharusnya kita sebagai manusia memiliki budaya “malu”. Karena rasa malu sebenarnya adalah suatu bentuk emosi, yang berasal dari tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sehingga manusia tersebut cenderung menutupinya. Rasa malu mampu menjadi kontrol bagi manusia agar terhindar dari tindakan melanggar hukum, bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Partai politik yang sejatinya menjadi garda terdepan sebuah demokrasi, seyogyanya mejadi contoh untuk menegakan budaya “malu” tersebut. Hal ini seharusnya tercermin dengan pengambilan sikap tegas terhadap kader partai yang sudah jelas-jelas melanggar hukum negara dan merugikan masyarakat apalagi tindakan “KORUPSI”.

Namun jangankan mengambil tindakan tegas dengan pemecatan pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) dari Partai Golkar selaku pengusung AN Nampak menunda dengan dalih menunggu putusan tetap, hal ini membuat publik berasumsi bahwa partai terkesan hanya mewakili suatu kelompok kepentingan dan menjadikannya sebagai kendaraan politik yang menghantarkan seseorang menempati suatu jabatan strategis. Proses PAW seharusnya menjadi Langkah strategis yang harus cepat diambil oleh partai politik, karena tidak ada tempat bagi pelaku korupsi.

 

Satria Alza Perdana, Chairman Democare.id

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top