Opini

Semua Karena DPR

Akbar

Oleh Akbar*

OPINI, EDUNEWS.ID-Berbagai polemik kebangsaan belakangan ini, cukup menguras pikiran, tenaga dan semakin menyudutkan rakyat yang tak berpunya. Isu penundaan pemilu 2024 yang berujung kegaduhan hingga melonjaknya harga barang dan jasa, merupakan kenyataan yang harus kita terima. Uniknya, tidak sedikit polemik tersebut justru dimulai dari orang-orang dekat istana, termasuk DPR yang rasa-rasanya semakin jauh dari pengharapan.

Mengkritisi Kinerja DPR RI

Kompleksnya persoalan saat ini, membawa penulis pada satu kesimpulan, yakni menilai akar persoalan disebabkan karena DPR gagal dalam bekerja. DPR ketika bekerja pun malah menyusahkan rakyat. Misalnya DPR yang seharusnya menolak,  justru menyetujui kenaikan harga BBM Pertamax yang saat ini menyentuh harga Rp. 12.750 perliter di Kota Makassar.

Tiap keputusan DPR kenyataannya berbanding terbalik dengan harapan rakyat. Belum lagi kebijakan dinaikkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11%, yang disinyalir berdampak pada naiknya kebutuhan hidup lainnya. Pajak yang hakikatnya diperuntukkan untuk menepis kesenjangan, justru memperlebar kesenjangan.

Begitu pula dengan produk Undang-Undang karya DPR, yang banyak digugat, dan ditolak keras oleh berbagai kalangan. Bukan satu atau dua tahun setelah UU tersebut disahkan, tetapi sesaat ketika UU diketuk palu langsung menuai kritik publik.

Dengan maraknya protes publik, sama sekali tidak menjadi soal bagi DPR. Justru DPR memilih tidak peduli. Padahal berbagai kalangan telah turun membanjiri jalan, beberapa nyawa melayang bersama letusan senjata, pemberangusan dan penangkapan aktivis terjadi dimana-mana serta berkompi-kompi aparat telah merepresif mahasiswa. Namun yang terpenting bagi DPR adalah bagaimana kepentingan para elit politik dapat terpenuhi.

Jika mengukur kinerja DPR secara kuantitatif, secara umum DPR baru menyelesaikan 14 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari 40 RUU hasil Program Legislasi Nasional (Proglegnas).

Pada tahun 2020, DPR hanya berhasil menyelesaikan 9 RUU saja. Itupun tiga RUU diantaranya menuai protes keras publik, yaitu RUU Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ibu Kota Negara. Pada tahun 2021, DPR hanya mampu menyelesaikan 5 RUU, salah satunya RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar kenaikan PPN 11%,  yang juga direspon keras oleh publik sampai hari ini.

Sehingga secara kuantitatif , sejauh ini DPR baru menyelesaikan 14 RUU dari 40 RUU yang direncanakan.

Ini cukup menggambarkan kinerja DPR masih begitu kurang produktif, namun terbilang ‘efisien’ pada situasi tertentu. Artinya dalam situasi tertentu, DPR bisa dengan cepat menyelesaikan RUU. Tergantung apa kepentingan DPR dalam penyusunan RUU tersebut. Disinilah rawan terjadi praktik ‘kolusi’ dalam pembuatan Undang-Undang, sebab dikerjakan diluar dari kepentingan rakyat.

Meskipun nantinya DPR berhasil menyelesaikan 40 RUU, namun secara subtansi kita perlu mengkritisi, kemana arah keberpihakan dan manfaat apa yang diberikan UU tersebut terhadap rakyat.

Sementara untuk mengukur kinerja DPR secara kualitatif, maka penulis menjadikan aktualiasi Peraturan DPR sebagai barometernya. Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 7 huruf d tentang Tugas DPR, dijelaskan  bahwa DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, DPR belum menjalankan fungsi pengawasan tersebut secara maksimal. Contoh sederhananya adalah beberapa Undang-Undang rancangan DPR terkesan mengabaikan kritikan rakyat dan anti aspirasi.

Agar Undang-Undang tersebut berpihak ke rakyat, maka penting mengingatkan DPR untuk melaksanakan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 pasal 7 huruf g yakni DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Dua poin dari pasal 7 diatas diperkuat pasal 13 huruf e, tentang Kewajiban DPR yakni memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Disinilah nilai manfaat Undang-Undang itu dapat diukur, apakah mendatangkan manfaat atau bencana.

Dengan maraknya protes publik atas produk Undang-Undang DPR, menjadi sinyal kuat kegagalan DPR dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat.

DPR yang diharap berperan sebagai lembaga penyokong pembangunan sebagai ‘perdamaian’,  justru menjelma menjadi lembaga yang menciptakan pembangunan sebagai ‘penghancuran’, yakni memproduksi Undang-Undang yang berpotensi merusak kehidupan sosial dan mendukung pengrusakan alam.

Relasi Kuasa DPR dan Istana

Gagalnya DPR sebagai wakil rakyat, bagi penulis sangat dipengaruhi oleh kualitas pucuk pimpinannya, sehingga kualitas kepemimpinan Ketua DPR saat ini, patut dipertanyakan. Hal ini tidak lepas dari kinerja DPR secara kuantitatif maupun kualitatif, yang sama-sama tidak memuaskan. Tidak sedikit Undang-Undang yang rampung dibawah kepemimpinan Puan Maharani, langsung di gugat dan menuai protes besar-besaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Puan Maharani tidak cakap dalam memimpin lembaga negara selevel DPR. Islam telah mengingatkan pentingnya menempatkan sosok yang tepat pada sebuah pekerjaan. Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu datang (HR. Bukhari).

Lalu mengapa Puan Maharani dapat terpilih sebagai Ketua DPR? Jawabannya bisa beragam, salah satunya karena Puan Maharani adalah anak dari Presiden ke 5 RI dan juga dekat dengan lingkaran orang-orang Istana.

Relasi kuasa antara Ketua DPR dan Istana sedikitnya akan berdampak pada dua hal mendasar. Pertama, DPR akan ‘gagap’ melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, dan kedua, pemerintah akan semakin ‘leluasa’ dalam mengambil kebijakan. Keduanya saling mengintervensi satu sama lain dan pada akhirnya mengesampingkan kepentingan rakyat.

Relasi Ketua DPR dengan pihak Istana semakin terasa, tatkala pengesahan Undang-Undang serta pengambilan kebijakan didasarkan atas pernyataan ‘Istana untung apa, dan ‘DPR dapat apa’. Kondisi demikian mendorong praktik transaksi kepentingan dan lelang kekuasaan yang kuat dan mengakar.

Mirisnya, praktik-praktik seperti ini justru sengaja dirawat, dipertahankan serta diturunkan ke pejabat negara berikutnya, sehingga menjadi prinsip dan sistem nilai politik yang tidak sehat.

Prinsip dan sistem nilai politik yang tidak sehat mendorong praktik abuse of power. Penyelewengan kekuasaan akan mendorong terbentuknya ‘Negara Kelas’ yang dipopulerkan Karl Marx, yakni negara yang mendukung kepentingan kelas-kelas penindas dan selalu menempatkan rakyat kecil sebagai ‘korban’ pembangunan negara.

Dalam negara kelas, pemegang kekuasaan dapat memanipulasi kepentingannya dengan mudah, yaitu memperjuangkan ‘kepentingan khusus’ mereka, seolah-olah mereka memperjuangan ‘kepentingan umum’.

Mahasiswa dan Konflik Politik Menang Kalah

Jika kita sepakat bahwa lembaga legislatif yang sehat bukan hanya memproduksi Undang-Undang, tetapi juga tegas mengawasi Eksekutif serta aktif mewujudkan aspirasi rakyat, maka sudah saatnya mahasiswa mengambil sikap sebagai kaum intelektual revolusioner.

Mahasiswa sesegera mungkin bersepakat bahwa akar masalah dari berbagai persoalan akhir-akhir ini, semuanya karena DPR. Dengan begitu, setiap pergerakan mahasiswa menjadi jelas, realistis dan, tegas. Lalu bagaimana sikap mahasiswa seharusnya?

Penulis menawarkan alternatif tunggal, yakni kaum mahasiswa harus kolektif terlibat dalam ‘Konflik Politik Menang Kalah’ melawan praktik menyimpang DPR. Konflik politik menang kalah menempatkan mahasiswa sebagai aktor pengkritis radikal dengan gerakan radikal pula, sebagai wujud perbaikan atas ketidakberpihakan DPR terhadap rakyat.

Konflik Politik Menang Kalah tidak mengenal kata kompromi. Akan ada salah satu pihak  yang menang dan kalah. Dengan begitu, kaum mahasiswa harus memenangkan konflik politik menang kalah ini agar kekuasaan berada pada sosok yang tepat. Bukan sosok yang mempertuhankan kekuasaan dan memperbudak rakyat kecil melalui otoritas dan legitimasi yang dimilikinya.

Langkah awal memulai Konflik Politik Menang Kalah adalah dengan menjadikan DPR sebagai ‘musuh bersama’, sebagaimana mahasiswa 98 menggulingkan Soeharto. Dengan langkah ini penulis meyakini dapat merekatkan serta menyatukan gerakan mahasiswa menjadi terpusat dan berpengaruh.

Jika Soeharto dengan predikat jenderal bintang 5 bisa jatuh, lalu mengapa DPR yang tak berbintang satupun mampu bertahan.

Kaum mahasiswa, bergegaslah, segera bergerak!

 

Akbar. Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar 2021-2022/Mahasiswa UNM

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top