Nasional

Dugaan Manipulasi Hasil Verifikasi Parpol, Wakil Ketua Komisi II : Kami Tanyakan ke KPU!

Ilustrasi KPU

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa, mengatakan bakal bertanya ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang merupakan mitra kerjanya, ihwal dugaan intervensi verifikasi faktual partai politik kepada KPU daerah. Menurut dia, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU mesti menjaga integritas dan profesionalitasnya

“Kami akan tanyakan ke KPU terkait hal itu. KPU harus menjaga integritas, kredibilitas, independensi, dan profesionalitasnya,” kata Saan dilansir dari Tempo, Selasa (13/12/2022).

Oleh sebab itu, kata Saan, KPU mesti transparan saat menetapkan partai peserta Pemilu. “Maka ketika KPU melakukan penetapan partai peserta Pemilu harus transparan, akuntabel, dan mandiri,” ujarnya.

Menyitir dari laporan Koran Tempo bertajuk Compang-camping Penyaring Partai edisi 13 Desember 2022, pejabat KPU pusat diduga memerintahkan anggota KPU daerah untuk meloloskan sejumlah partai politik. Partai tersebut di antaranya Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Adapun dugaan intervensi untuk memanipulasi hasil verifikasi ini disinyalir turut disertai ancaman dan intimidasi.

Dugaan ini mencuat pekan lalu. Anggota KPU daerah mempertanyakan hasil rekapitulasi yang tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol dan berita acara verifikasi faktual yang diteken sebelumnya. Beberapa partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS).

Anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai hal tersebut perlu diklarifikasi oleh KPU. “Semua masyarakat yang punya info bisa melaporkan ke DPR atau pihak yang berhubungan. Semua mesti ikut aturan,” kata Mardani.

Dia menyebut komisinya bakal segera mendalami kasus ini. “Komisi II akan dengan seksama dan detail mendalami kasus ini,” kata dia.

Bantahan KPU

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, membantah tudingan adanya intervensi kepada KPU daerah untuk mengubah hasil verifikasi faktual. Menurut dia, KPU hanya meminta seluruh jajaran bekerja sesuai ketentuan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :   Daftar Saksi dan Ahli dari Timnas Amin yang Dihadirkan di Sidang MK

“Juga agar jajaran KPU bekerja dengan perlakuan setara kepada semua parpol. Saya tidak pernah meminta atau mengarahkan hal demikian (mengubah status TMS menjadi MS),” kata Hasyim kepada Tempo, Senin, 12 Desember 2022.

Hasyim membenarkan jika ada perubahan hasil verifikasi faktual dari TMS menjadi MS. Kendati demikian, ia menyebut perubahan ini dilakukan setelah adanya perbaikan data.
“Sekarang masih proses hasil rekap verifikasi faktual provinsi. Status parpol MS atau TMS sebagai peserta Pemilu akan diumumkan 14 Desember 2022,” kata dia.

sumber : tempo

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kerjasama dan Mitra silakan menghubungi 085171117123

ALAMAT

  • Branch Office : Gedung Graha Pena Lt 5 – Regus – 520 Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Pampang, Makassar Sulawesi Selatan 90234
  • Head Office : Plaza Aminta Lt 5 – Blackvox – 504 Jl. TB Simatupang Kav. 10 RT.6/14 Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310. Telepon : 0411 366 2154 – 0851-71117-123

 

Copyright © 2016 @edunews.id

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com