JAKARTA, EDUNEWS.ID — Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2026, DPP ADAKSI mendesak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., untuk fokus mengurus persoalan mendasar pendidikan tinggi nasional sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian.
ADAKSI menilai arah kebijakan pendidikan tinggi saat ini mulai menjauh dari mandat utama perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pelaksanaan Tridharma, dan pembentukan peradaban bangsa. Perguruan tinggi tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai instrumen pasar maupun pelaksana teknis program di luar fungsi utamanya.
“Negara jangan lepas tangan dari pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah tanggung jawab negara, bukan komoditas pasar,” tegas DPP ADAKSI, dikutip dalam keterangan resminya, Sabtu (2/5/2026).
ADAKSI juga menyoroti masuknya program MBG ke lingkungan perguruan tinggi, wacana penutupan program studi berbasis kebutuhan industri, serta belum jelasnya penyelesaian persoalan kesejahteraan dosen, termasuk tunjangan fungsional dan tunjangan kinerja dosen ASN.
Karena itu, ADAKSI mendesak Menteri Brian Yuliarto dan jajarannya mengevaluasi arah kebijakan pendidikan tinggi, memastikan pembiayaan perguruan tinggi sesuai amanat konstitusi, meningkatkan kesejahteraan dosen, serta menyederhanakan beban administratif yang mengganggu pelaksanaan Tridharma.
ADAKSI menegaskan, Hardiknas 2026 harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan nyata pendidikan tinggi di Indonesia, bukan sekadar seremoni tahunan.(*)
