Nasional

Hasil Survei : Mayoritas Tolak Jokowi Tiga Periode

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Survei terkini Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) tentang sikap publik terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden menyatakan 58,25 persen tidak setuju presiden menjabat tiga periode.

Munculnya wacana penambahan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi 3 periode atau perpanjangan sampai tahun 2027 ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

“Disamping alasan konstitusi, pengaruh ketidakoptimalan kinerja pemerintah selama pandemi dianggap menjadi salah satu aspek yang mendasar penyebab persepsi publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan,” terang Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif CISA dalam keterangannya. Jumat (3/9/2021).

Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menolak dengan penambahan periode (masa jabatan) Presiden menjadi 3 periode.

Baca JugaPAN Gabung Koalisi, Hanura Sentil Jokowi Soal Jatah Kursi Kabinet

Namun, ada 28,83 persen responden menyatakan setuju dengan wacana tersebut. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8,25 persen, tidak tahu/tidak menjawab 2,58 persen dan sangat tidak setuju terdapat 2,09 persen responden.

“Bahkan ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh publik walaupun dengan alasan efektifitas dan efesiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan,” jelasnya.

Persepsi tersebut tergambarkan dari 60,08 persen responden tidak setuju dengan wacana yang dimaksud.

Adapun yang menyatakan setuju hanya 25,42 persen responden, yang sangat tidak setuju 8,42 persen, sangat setuju 2,75 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 2,33 persen.

Baca JugaJokowi Mania Dukung Perpanjangan Jabatan Presiden Jokowi hingga 3 Tahun

Pengambilan sampel dilakukan melalui Simple Random Sampling. Sampel terdiri dari 1.200 responden. Margin of Error 2,85% dengan tingkat kepercayaan di 95%. Wilayah Survei dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia secara proporsional melalui Wawancara Langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden.

Baca Juga :   Komisi I DPR Dorong Perpres Publisher Rights Jadi Undang-Undang

Uji validitas dilakukan melalui Recheck dan Reconfirm terhadap 20,5% data dari 1.200 responden. Diselenggarakan dari tanggal 27-31 Agustus 2021.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edunews.

Kirim Berita

Kirim berita ke email : [email protected][email protected]

ALAMAT

  • Jl. TB Simatupang, RT.6/RW.4, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 Telepon : 021-740740  – 0817 40 4740

__________________________________

  • Graha Pena Lt 5 – Regus Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Makassar Sulawesi Selatan 90234 Telepon : 0411 366 2154 –  0811 416 7811

Copyright © 2016-2022 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com