JAKARTA, EDUNEWS.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memastikan tidak akan berhenti pada aksi demonstrasi yang digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026) kemarin. Konsolidasi terus dilakukan sebagai persiapan untuk aksi lanjutan dalam waktu dekat.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, memberikan konfirmasi langsung terkait rencana tersebut pada Sabtu (13/6/2026). Ia menegaskan bahwa pergerakan mahasiswa masih akan berlanjut sebagai respon atas dinamika kebijakan pemerintah saat ini.
Senada dengan Yatalathof, Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI, Anandaku Dimas, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang mematangkan konsolidasi internal. Meskipun belum membocorkan waktu spesifik pelaksanaan aksi, Dimas memastikan bahwa mahasiswa akan kembali turun ke jalan.
“Harapannya pasti akan terus turun, kami akan coba konsolidasikan lagi segera,” ujar Dimas.
Soroti Krisis Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah
Aksi yang dilakukan BEM UI dan jajaran BEM se-UI ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap sejumlah isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Di antaranya adalah pelemahan nilai tukar Rupiah, pengelolaan APBN, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah.
Dalam aksi kemarin, massa mahasiswa membawa lima tuntutan tegas kepada pemerintah. Berikut adalah rincian tuntutan tersebut:
-
Hentikan Pemborosan APBN: Mendesak pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran.
-
Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM: Menuntut pemerintah menjamin stabilitas harga pangan dan menurunkan harga BBM untuk meringankan beban masyarakat.
-
Hentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih: Menolak kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak mendesak.
-
Hentikan Militerisme Sipil: Menuntut penghentian keterlibatan militer dalam urusan sipil yang dianggap mencederai demokrasi.
-
Presiden Harus Mengakui Kesalahan: Menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk berhenti melakukan pengelakan dan secara terbuka mengakui kesalahan serta kegagalan kebijakan pemerintah.
