Opini

Idulfitri, Mudik dan Pembangkangan Sipil

Mudik/Ilustrasi.

Oleh : Akbar*

OPINI, EDUNEWS.ID – Tiap tahun, Indonesia merayakan hari raya Idul Fitri. Perayaan hari Id di Indonesia, ditandai dengan tradisi mudik atau kembalinya orang-orang ke kampung halamannya, guna bersua dengan keluarga masing-masing.

Namun perayaan tahun ini, berbeda, sebab kita dibersamai oleh  covid-19. Covid bahkan berhasil mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan surat edaran larangan mudik. Akibatnya, muncul beragam reaksi terhadap larangan tersebut, salah satunya protes keras yang berujung pada ‘Pembangkangan Sipil’

Larangan Mudik: Petanda Citra Buruk Pemerintah

Menurut penulis, paling tidak berikut beberapa hal penyebab buruknya citra pemerintah di momen Hari Raya Idulfitri ;

Pertama, pemerintah melalui Menko Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PKM), resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H, mulai tanggal 6-17 Mei 2021. Sebelum surat edaran ini di terbitkan, pemerintah melalui Menteri Perhubungan (Menhub) telah mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan melarang mudik lebaran. Dua perwakilan pemerintah, Menko PKM dan Menhub secara terang-terangan melakukan ‘blunder’ yang pada akhirnya memicu konflik sosial yaitu protes publik terhadap larangan mudik tadi. Disini kita seharusnya mampu membaca ‘ketidaksinergisnya’ lembaga antar pemerintah dalam mengakomodir masyarakatnya. Selain itu, ketidaktegasan di antara keduanya, juga semakin meyakinkan publik bahwa terdapat komunikasi yang buruk di antara kalangan kementerian pemerintah.

Selain itu, isi surat edaran larangan mudik, bagi penulis mengandung diskriminasi kelas sosial. Misalnya, tiap warga harus mengantongi surat bebas covid atau hasil rapid test antigen dan sejenisnya. Dalam kacamata penulis, syarat ini jelas diskriminatif (terkesan membeda-bedakan) bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Apalah daya warga yang ingin mudik namun tidak memiliki cukup uang untuk rapip test. Dalam arti yang lain, hanya mereka yang mampu membayar rapip test yang bisa melakukan perjalanan ke kampung halaman.

Kedua, janji Vaksin Gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah nihil. Hal ini menjadi wajar karena pemerintah masih ‘kabur’ dalam menetapkan titik fokus dan prioritas utama dalam merespon pandemi. Sehingga harapan masyarakat untuk memperoleh vaksin yang katanya ‘gratis’ hanya berakhir di alam mimpi. Faktanya, vaksin hanya diberikan di beberapa daerah dan tidak menyeluruh. Meskipun pemerintah selalu berusaha membujuk publik, dengan membungkus Program Vaksinasi Gratis dengan kata “kita prioritaskan pejabat negara, ASN dan Guru terlebih dahulu untuk di vaksin”. Padahal jika memang serius, pemerintah bisa saja mengalokasikan anggaran negara seoptimal mungkin untuk percepatan program Vaksinasi Nasional, sehingga aktivitas publik bisa berjalan dengan maksimal pula. Sehingga penulis optimis mudik tahun ini, bisa teratasi tanpa perlu berdebat dengan masyarakat sendiri.

Ketiga, pemerintah kurang peka dalam membaca emosi masyarakatnya. Hampir tiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan, selalu pula di barengi dengan protes publik, maklum saja karena kebijakan-kebijakan yang di ambil, teramat kering akan aspirasi. Kebijakan di ambil cenderung berdasarkan analisa sudut pandang tunggal, sehingga selalu berujung pada konflik sosial antar warga dan pemerintah.

Misalnya saja tradisi Mudik. Dengan kebijakan larangan mudik, menjadi petanda pemerintah tidak memahami nilai-nilai sosial yang selama ini terkandung pada tradisi masyarakat Indonesia. Mudik yang dianggap sebagai tradisi yang telah mengakar, tiba-tiba di ‘potong’ dengan kebijakan sepihak. Namun bukannya penulis tidak setuju dengan larangan mudik, tetapi ada tahap yang pemerintah tidak lalui pada proses pengambilan kebijakan. Parahnya, saking otoriternya, pemerintah selalu berlindung di balik kalimat “semuanya dilakukan untuk menekan angka penyebaran covid”. Tetapi kenapa masyarakat banyak yang tidak peduli dengan maksud baik pemerintah? Atau jangan-jangan, citra pemerintah yang terlanjur buruk di mata publik?

Musabab Pembangkangan Sipil

Sama dengan kebijakan-kebijakan yang di telurkan pemerintah sebelumnya, larangan mudik juga pada akhirnya bermuara ke tindakan Pembangkangan Sipil, dimana di beberapa titik, antusias masyarakat Indonesia untuk mudik membuat petugas pos-pos penyekatan berhasil di jebol oleh pemudik.

Dari beberapa literatur, pembangkangan publik sipil di anggap salah satu cara merespon kebijakan pemerintah tanpa unsur kekerasan, namun terbilang efektif. Lalu mengapa masyarakat kita membangkan dan menghiraukan larangan mudik?

Pertama, Indonesia krisis figur tauladan. Terkhusus pejabat publik, kita masing kekurangan sosok yang betul-betul mewakili aspirasi dan kepentingan publik. Justru figur tauladan hanya kita temukan di momen tertentu saja, misalnya pada saat pilkada, pilpres dan semacamnya. Setelah itu, kebanyakan di antaranya menjadi ‘penjahat sipil’. Di tambah lagi, di tengah krisis figur tauladan, pejabat pemerintah kita malah mempertontonkan perilaku yang buruk pula. Misalnya, Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata yang membuka tempat wisata di tengah pandemi, dengan dalil membangkitkan ekonomi. Bagi penulis,  membuka tempat wisata di situasi pandemi justru ‘kontraproduktif’ dengan larangan aktivitas mudik. Toh, sama-sama mengundang kerumunan. Disisi lain, pemerintah melarang kegiatan yang berkerumun.

Belum lagi, Menteri Pariwisata dengan segala wewenangnya, memiliki kebebasan kemana saja, mengelilingi daerah-daerah Indonesia. Aktivitas dan tindakan-tindakan pejabat pemerintah demikianlah yang justru memantik kecemburuan sosial di tengah larangan bepergian dan berkumpul bagi masyarakat biasa.

Kedua, pemerintah selalu terkesan terburu-buru dan tidak pikir panjang dalam mengambil kebijakan. Kebijakan yang tidak di timbang dengan matang akan memicu sikap Pembangkangan Sipil. Hal ini karena ketidakpuasan masyarakat yang hanya semata-mata diposisikan sebagai objek hukum dan pemuas kepentingan golongan tertentu. Pada akhirnya, keagungan serta akses atas ‘Demokrasi’ terkesan terbatasi untuk masyarakat sipil.

Hemat penulis, kebijakan yang terkesan otoriter akan selalu menuai kontra dari publik. Selain itu, ketidaktepatan pengambilan kebijakan juga menjadi petanda ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dengan publik dan buruknya pola komunikasi antar pejabat.

Sudah seharusnya, pemerintah lebih banyak mendengar ketimbang menjadi tukang ketuk palu dan tukang edar surat larangan. Masyarakat butuh solusi konkret bukan sekedar imbauan tumpah tindih dan berbelit-belit. Selamat Mudik, selamat hari raya idul fitri.

Akbar, Formatur/Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top