Opini

Semoga Terpilih Rektor Unhas yang Akademik dan Progresif

Prof Marwan Mas

Oleh : Marwan Mas*

OPINI, EDUNEWS.ID-Berdasarkan pemberitaan di media massa sudah delapan orang mendaftar sebagai bakal calon Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) 2022-2026, yang akan menggantikan Rektor saat ini Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu yang menjabat dua periode. Tentu banyak analisis tentang kriteria bakal calon itu, misalnya harus berwatak akademik untuk lebih mengembangkan Unhas, dan banyak lagi kriteria lainnya yang saya kira sangat bagus.

Akan tetapi, saya ingin menambahkan satu kriteria lagi selain berwatak akademik, yaitu harus berani dan “progresif” dalam melakukan perbaikan dan perubahan. Salah satu yang saya maksud yang selama ini heboh diperbincangkan di ruang publik, adalah agar terpilih rektor yang berani tidak rangkap jabatan sebagai Komisaris atau Wakil Perusahaan, agar tidak menjadi perpanjangan tangan presiden untuk mengekang kebebasan berekspresi, sikap kritis, dan aksi demonstrasi mahasiswa. Betapa tidak, ternyata hanya ada tiga perguruan tinggi negeri yang rektornya rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan yang disorot publik selain Universitas Indonesia (UI) juga Unhas. Malahan Rektor UI, Ari Kuncoro sudah mengundurkan diri sejak 21 Juli 2021 dari Wakil Komisaris Utama BRI.

Tentu tidak serta-merta ia mengundurkan diri sebab sudah banyak dikritik dan disorot oleh pengamat demokrasi dan tokoh masyarakat, terutama setelah BEM UI menyindir Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service” yang tentu saja karena presiden sangat berpengaruh terhadap terciptanya rangkap jabatan rektor sebagai komisaris perusahaan.

Apalagi setelah Presiden Jokowi mengganti PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia melalu PP Nomor 75 Tahun 2021 yang ditandatangani pada 2 Juli 2021. Salah satu yang jadi soal adalah Pasal 39 huruf-C PP Nomor 75 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa: “Seorang rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang rangkap jabatan sebagai Direksi pada BUMN, BUMD, atau swasta”.

Namun, PP baru tersebut tidak melarang rektor, dan wakil rektor untuk rangkap jabatan sebagai: “Komisaris, atau Wakil Komisaris” pada BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta, dan yang dilarang hanya, rangkap jabatan Direksi Perusahaan.

Selaku alumni UNHAS tentu sah-sah saja mengajukan saran dan kajian akademik terhadap pemilihan rektor UNHAS kali ini. Apalagi ketua BEM Imam Mobilingo (3/8/2021) mendesak rektor mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PT. Vale Indonesia. Begitu pula, Ombudsman Indonesia menuding rektor UI saat masih menjabat wakil Komisaris BRI sebagai “Maladministrasi Statuta UI”. Artinya, kita memang ingin melindungi rektor terpilih nanti menolak jadi komisaris perusahaan dalam rangka menghindari interfensi akademik dari presiden atau kekuasaan lainnya, agar mahasiswa tidak ditekan, aksi demonstrasi mahasiswa tidah dihambat, serta kebebasan intelektual warga kampus betul-betul terpelihara.

 

Marwan Mas, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top