Nasional

Bawaslu RI : Sulsel Peringkat Pertama Laporan Kasus Politik Uang pada Pilkada 2018

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Melakukan Konferensi Pers Terkait Pengawasan Proses Pemungutan Pilkada Serentak 2018, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (27/6/2018).P

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo membeberkan pihaknya telah menemukan berbagai pelanggaran indikasi politik uang pada Pilkada 2018 di beberapa daerah yang menyelenggarakan proses pilkada.

Ratna mengatakan, dugaan politik uang paling banyak terjadi di Sulawesi Selatan yakni dengan 8 kasus. 

“Di Sulsel ada 8 kasus,selanjutnya Sumatera Utara dan Lampung masing-masing 7 kasus,” ujar Ratna saat konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Olehnya itu, lanjut Ratna, pihaknya akan memproses dugaan pelanggaran menjanjikan uang atau politik uang pada masa tenang Pilkada 2018, tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2018. Total ada 35 kasus yang akan ditindaklanjuti Bawaslu.

“Data politik uang yang diproses oleh Bawaslu kabupaten atau kota sebanyak 35 kasus,” ungkapnya.

Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 kasus dugaan politik uang. Selain itu, ada provinsi Sulawesi Barat dan Banten dengan 2 kasus.

“Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Jabar, dan Jatim masing-masing satu kasus,” kata dia.

Pelanggaran lain

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Fritz Edward Siregar menyampaikan beberapa hasil pengawasan saat masa tenang Pilkada 2018.

Pertama, kata Fritz, deklarasi relawan yang saat masa tenang sebesar 39 kasus. Selanjutnya, ada kegiatan bazar murah saat masa tenang sejumlah 19.

Ketiga, kata dia, kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan sebanyak 14 kasus. 

Selain itu pembagian sembako 37 kasus, pertemuan terbatas yang dilakukan pasangan calon ada 51 kasus.

Selanjutnya, hasil pengawasan Bawaslu saat masa tenang yakni terdapat alat peraga 155 kasus dan penyebaran bahan kampanye sejumlah 154 kasus

To Top